Toban juga menyayangkan Anggota BPD yang belum ada SK namun sudah mendapatkan gaji selama 10 bulan.
“Sangat aneh, anggota BPD tidak ada SK tapi gajinya direalisasi. Kami curigai ada konspirasi yang dilakukan Kades Badar Abad,” timpalnya.
Selain itu, Toban mendesak Inspektorat mengaudit dana Desa Bahu tahap I dan II karena ada indikasi korupsi.
“Karena sepanjang tahun 2023, kades hanya jalankan program penyaluran BLT sedangkan program fisik hingga akhir tahun progresnya belum capai 100 persen, belum lagi insentif dan gaji KAUR belum juga dibayar,” ungkapnya. (RA/Red)

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!