Kejari Morotai Ambil Alih Kasus Perjalanan Dinas dan Uang Reses Anggota DPRD Morotai

“Kalau memang kita sudah berikan Jangka waktu pengembalian..Tidak juga dikembalikan yah kita ditindaklanjuti secara hukum. Tapi. Semua dilihat dari hasil rapat bersama nanti, jadi targetkan kita itu, sesuai hasil rapat, kesepakatan kita bersama. Tapi kalau saya, yah maunya tidak terlalu lama karena ini kan sudah bertahun-tahun. Saya akan berikan waktu, nanti 1 atau 2 bulan paling lama,” tandasnya. 

BACA JUGA  Amin 1, Prabowo Gibran 2, Ganjar Mahfud 3

Diketahui, temuan perjalanan dinas dan uang reses yang melibatkan para wakil rakyat itu terjadi pada tahun 2021.

Dari hasil temuan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan setidaknya anggaran perjalanan dinas dan reses anggota DPRD morotai senilai 500 juta bermasalah. 

Inspektorat Pulau Morotai pun telah melakukan penagihan ke puluhan anggota DPRD yang terlibat itu. Akan tetapi karena tidak juga dikembalikan, maka kini Inspektorat melayangkan SKK ke Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai. (RF-2)

BACA JUGA  Dinilai Menyimpang, Polisi Segera Usut Oknum Kepsek Pancabul Siswi di Kayoa
chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah