Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Malut, Ikbal Ali saat diminta tanggapannya menepis tudingan tidak pernah melakukan pengawasan tahapan yang dilaksanakan KPU.
Dikatakan, Bawaslu Malut tetap mengawasi seluruh proses penerimaan dukungan perbaikan Bacalon DPD meski hanya menugaskan pihak sekretariat untuk menghadiri agenda di KPU itu.
“Jadi prinsipnya Bawaslu Provinsi Maluku Utara, meski belum sempat hadir, ketua dan anggota selalu memantau proses pengawasan,” tegas Ikbal saat dihubungi Haliyora.id, Minggu (12/03/2023) petang.
Dikatakan Ikbal yang juga koordinator divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas itu, harus dipahami secara utuh maksud dari pengawasan tahapan.
“Ada beberapa bentuk pengawasan baik secara langsung atau melekat dan yang melibatkan pihak sekretariat. Sehingga konteks pengawasan ini harus dipahami oleh semua kalangan,” ucap Ikbal.
Terkait dengan agenda yang harus dilaksanakan di Halteng, ucap Ikbal, sudah terjadwal sebelum KPU menyampaikan jadwal penyerahan perbaikan dukungan batas minimal bakal calon DPD RI, dimana pihaknya sudah terlanjur berada di Halteng dalam rangka menjalankan kegiatan Launching Desa Awasi DPT di Weda.
“Pada saat kami sudah berada di Halmahera Tengah baru kami mendapatkan informasi itu. Agenda kegiatan ini sendiri sudah dirubah empat kali untuk menyesuaikan jadwal pengawasan tahapan,” ucap Ikbal. (CRD-3)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!