Tidore, Maluku Utara-Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep) yang dilaksanaka di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mendapat sorotan dari akademisi. Adalah Rahmatullah Yahya, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bumi Hijrah (Unibrah) Sofifi.
Rahmatullah ketika diwawancarai Haliyora.id mengatakan, pada dasarnya kegiatan Bimtek 100 ASN ini penting dilaksanakan karena berkaitan dengan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting penatausahaan keuangan.
Rahmatullah bilang, saat ini kedua aplikasi tersebut menjadi komponen penting dalam menentukan sistem perencanaan dan penyusunan anggaran untuk pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparan sehingga aplikasi komputer berbasis web tersebut sangat membantu dalam kegiatan-kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, dengan menggunakan kedua aplikasi ini maka penggunaan anggaran pemerintah daerah lebih efektif dan efisien.
“Karena dengan menggunakan aplikasi e-planning dan e-budgeting ini maka data Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD beserta Rencana Kerja atau Renja pemerintah sudah sangat detail sampai ke uraian belanja dan penetapan uraian belanja yang menggunakan standar satuan harga,” ujar pendiri Organisasi HOS Cokroaminoto Provinsi Banten itu, Sabtu (28/1/2023).
Manfaat lain dari dua aplikasi itu, kata Rahmatullah, yaitu memudahkan Pemkot Tikep dalam menyesuaikan data Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Peraturan Daerah (Perda) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) karena sudah mengacu kepada data RKPD digital yang terstruktur, sehingga proses penyesuain pagu menjadi lebih mudah.
“Kemudian gunanya yaitu tampilan perbandingan data dari setiap produk perencanaan dan keuangan antara lain, RKPD, PPAS, Ranperda, Perda dan DPA, dimana user dapat langsung melihat proses perubahan data dari setiap produk tersebut,” tambah Rahmatullah.
Tak hanya itu, kelebihan dua aplikasi ini yakni sistem monitor bisa mengontrol dan menyimpan seluruh aktivitas pengguna aplikasi mulai dari waktu login, penggunaan menu/sub, aksi tambah/ubah/hapus/lihat/cetak, lokasi pengguna, nama perangkat pengguna.
Sayangnya, Bimtek ratusan ASN Pemkot Tikep di Makassar itu menurut Rahmatullah tidak mengefisiensi anggaran tapi justru bikin boros kas daerah. Karena biaya dari kegiatan tersebut dikuras bukan untuk kegiatan di dalam daerah melainkan di luar daerah.
“Tapi kenapa harus Bimteknya di Makassar. Bukankah pematerinya bisa kita undang ke Tidore saja ataukah di Ternate. Karena dengan anggaran yang segitu besar saya rasa kegiatan itu tidak efisien,” tanya Rahmatullah.
Menurut mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Serang-Banten ini, biaya yang dikuras Pemkot Tikep tersebut tentu jauh lebih besar lagi selain biaya yang ditanggung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Sebab selain biaya transportasi dan biaya pemateri Rp sebesar 300 juta rupiah lebih, untuk biaya menginap peserta dan tiket pesawat ditanggulangi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan BPKAD.
“Biaya yang ditanggung BPKAD itu 300 juta rupiah lebih, ini hanya untuk biaya fasilitas, konsumsi dan biaya pemateri. Kalau ditambah biaya tiket dan penginapan yg ditanggung masing-masing OPD dengan jumlah peserta 100 orang. Itu kalau diasumsi setiap orang empat juta rupiah saja berarti kegiatan Bimtek ini menghabiskan anggaran daerah setengah miliar,” sebutnya.
Agar tidak terjadi pemborosan anggaran, Rahmatullah menyarankan ke Pemkot Tikep agar kedepan, setiap kegiatan harus diperhitungkan sebaik mungkin meski kegiatan tersebut berguna bagi aparat pemerintah.
“Buat apa Bimtek keluar daerah, kan hanya kuras anggaran daerah saja. Inilah yang menjadi tidak efisien. Begitu juga jika kegiatan tersebut efektif kalau betul-betul setelah Bimtek bisa diterapkan di kota Tidore Kepulauan,” tandasnya. (RY-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!