Ternate, Maluku Utara- Tingkat kemiskinan di Maluku Utara jika dilihat dari data statistik beberapa tahun terakhir memang mengalami peningkatan. Salah satu faktor pemicu kemiskinan tersebut adalah kenaikan harga BBM.
Kenaikan harga BBM ini dapat mempengaruhi komoditas pangan dan transportasi. Meski begitu, Pemerintah Daerah harus merespon dengan mengintervensi kebijakan yang langsung kepada masyarakat.
Akademisi Ekonomi Universitas Khairun Ternate, Nurdin I Muhammad mengatakan, kemiskinan yang terjadi di Maluku Utara, juga dikarenakan adanya alih fungsi lahan di pedesaan terutama pada sektor pertanian dan perkebunan ke pertambangan. Pengalihan fungsi lahan ke pertambangan ini menyebabkan sebagian penduduk yang bekerja disektor pertanian maupun perkebunan kehilangan potensi pendapatan.
Sementara, untuk daerah tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah perkotaan, terjadi akibat karena lemahnya aktivitas investasi di sektor jasa dan perdagangan, sehingga membuat sebagian kelompok masyarakat yang usia produktif tidak memiliki akses terhadap investasi sektor jasa dan perdagangan.
“Karena mereka tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka dimasukan dalam kelompok miskin,” kata Nurdin begitu dikonfirmasi Haliyora, Selasa (17/01/2023).
Tak hanya itu, menurut Nurdin, bisa juga jumlah usia non produktif atau tidak produktif semakin meningkat, yang diakibatkan karena faktor usia. Rata-rata jumlah usia yang tidak produktif ini berada pada kategori usia 60 tahun. Mereka ini tidak memiliki pekerjaan atau sudah pensiun, sehingga tidak memiliki pendapatan .
“Faktor ini yang harus dilihat sebagai penyebab terjadinya kemiskinan di Maluku Utara,” ucapnya.
Nurdin menyebutkan, Maluku Utara memang dikenal dengan pertumbuhan super tinggi. Olehnya itu, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan dinamika ekonomi masyarakat lokal terutama pada ekonomi yang bersentuhan langsung dengan sektor industri pengelolaan maupun sektor pertambangan.
“Ini yang harus dilakukan oleh daerah yang berdekatan atau berhubungan langsung, misalnya di Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Timur maupun Halmahera Selatan,” jelasnya.
Selain itu, untuk menekan angka kemiskinan, diperlukan intervensi kebijakan pemerintah yang harus lebih tepat, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi bisa didapatkan oleh masyarakat lokal.
“Pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam, harus bekerja keras dan ekstra untuk mengatasi kemiskinan ekstrim yang berada di masing-masing daerah,” ujar Nurdin.
Soal angka kemiskinan ini, Nurdin lantas menyayangkan pemerintah daerah tidak memiliki data yang rill terkait dengan kemiskinan ekstrim, sehingga setiap program yang diluncurkan tidak tepat sasaran.
“Makanya pendataan penduduk miskin tentunya harus dilakukan secara tepat,” sarannya.
Dikatakan, bantuan sosial sasaran maupun bantuan modal selalu saja salah sasaran. Ini terjadi hampir di semua daerah. Hal itu belum lagi ditambah karena bantuan yang diberikan pemerintah ini lebih banyak pada unsur politik ketimbang bagaimana mensejahterakan masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan.
“Yang dilakukan pemerintah harus memperbaiki data kemiskinan yang konkrit, jelas kemudian bantuan dalam bentuk apapun benar-benar kepada orangnya, bukan karena kepentingan politik, karena ini sangat berbahaya, supaya kemiskinan bisa kita kendalikan,” tegas Nurdin.
Ia menambahkan, selain kenaikan harga BBM yang menjadi pemicu tingkat kemiskinan, anjloknya harga kopra juga menjadi biang dari kemiskinan ini.
Menurutnya, untuk harga kopra diakui selama ini memang fluktuatif. Agar menjaga stabilitas harga yang baik dan menguntungkan petani di Maluku Utara, maka pemerintah sudah harus mendorong industri sektor perkebunan.
“Jadi undang para investor untuk meningkatkan nilai tambah, bukan hanya saja kopra yang dihasilkan, tetapi produk turunan dari kopra bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat petani. Kalau hanya jual mentah, saya yakin nasib petani tidak akan berubah,” tandasnya. (Arul-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!