Morotai, Maluku Utara- Plt Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, F. Revi Dara, menanggapi turunnya nilai DAK Dinas Pariwisata dari Rp 19 Miliar tahun 2022 menjadi Rp 6 Miliar pada tahun 2023.
Menurutnya, turunnya DAK Dispar itu terkait dengan komunikasi dan administrasi yang disebutnya terjadi tidak kesesuaian antara administrasi tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) dengan kondisi sekarang,” jelasnya
“Penurunan nilai Dak Pariwisata tahun 2023 itu karena posisi administrasi kita tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) tidak sesuai dengan kondisi sekarang,” terangnya.
Revi menjelaskan, Ripparda pada zaman dulu disusun dengan lokasinya hanya di bagian Morotai Selatan, sedangkan sekarang pengembangannya ada di enam kecamatan.
“Misalkan Morotai Jaya dengan wisata Tanjung Amerika, Morotai Utara dengan wisata Tabailenge, wisata Bido, Morotai Timur, dengan Wisata Moromadoto dan lain-lain. Kemudian Morotai Selatan juga lokusnya diperluas dan begitu juga Kecamatan Pulau Rao. Nah, ini semua harus disesuaikan dengan kondisi sat ini. Dokumen-dokumennya harus dirubah dengan peraturan daerah dalam Ripparda,” jelasnya, Rabu (26/10/2022).
Revi menegaskan Pemda akan mengevaluasi dan merevisi kembali Perda tentang Ripparda. “Jadi, ini administrasinya harus segera diselesaikan. Karena salah satu dasar penganggaran di Kementerian Pariwisata adalah perencanaan Ripparda,” ujarnya
Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Qalby Rasyid mengeluhkan mendapat kritikan dari banyak pihak akibat menurunnya nilai Dak Dispar Tahun 2023.
“Akibat menurunnya nilai DAK Dispar dari Rp 19 M menjadi Rp 6 M tersebut saya dikritisi oleh banyak pihak.Tapi bagi saya, hal itu sudah biasa bagi pejabat publik dan kalau keliru maka harus kita perbaiki,” ucapnya. (Tir-1)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!