Sofifi, Maluku Utara- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon pengaduan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara (Malut) terkait PT. IWIP yang bandel menyetor pajak kendaraan bermotor maupun permukaan air.
Koordinator Bidang Pencegahan KPK, Dian Patria, mengaku apa yang diduakan Pemprov Malut itu akan ditindaklanjuti PT. IWIP. Kata Dian, IWIP berjanji akan segera menyerahkan semua data-data tersebut ke Pemprov Malut.
“Pada saat rapat tadi PT Iwip berjanji agar segera memberikan data-data yang akan di minta oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Malut,” kata Dian Patria usai melakukan rapat bersama dengan Pemprov dan 45 perusahaan yang ada di Malut, Kamis (13/10/2022).
Dian menuturkan, baik KPK maupun Pemprov Malut akan melakukan koordinasi secara formal dengan pihak PT. IWIP mengenai kendala sehingga perusahaan tersebut belum menyetorkan data yang diminta Pemprov.
“Saya juga sampaikan kenapa perusahaan lain bisa, kok PT IWIP tidak bisa. Hal ini masih dalam konteks soal penyerahan data belum pada wilayah penarikan pajak, jika pada persoalan data mereka terbuka saya yakin soal pajak mereka tetap bayar,” tukas Dian.
Dia juga menegaskan, jika PT. IWIP tidak terbuka dengan data-data yang diminta tersebut maka KPK akan mengambil tindakan selanjutnya karena dianggap bandel.
“Jika mereka tidak terbuka akan kita lakukan langkah selanjutnya karena dianggap bandel, berarti terbukti penyalahgunaan aset, sesuai dengan regulasi yang ada dan sanksinya pidana. Jika mereka tidak kooperatif bayar pajak mereka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Dian lantas meminta kepada Pemprov Malut agar menyurat ke Kementerian ESDM karena aturan yang diterbitkan oleh Kementerian tidak dipatuhi perusahaan yang dimaksud. “Agar perusahaan yang bersangkutan bisa di berikan sanksi oleh Kementerian,” tutup Dian. (Sam-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!