Halsel, Maluku Utara- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Halmahera Selatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar rapat terkait pemaparan inflasi daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk semester I tahun 2022.
Rapat dipusatkan di aula Inspektorat tersebut dibuka oleh Sekda Halsel, Ir. Saiful Turuy, dan dihadiri kepala BPS Halsel, M. Budiman Johra SST, M.Stat dan seluruh anggota TPID Pemkab Halsel.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Alam (SDA) Setda Halsel, H. Fadjri Kambey, kepada awak media Haliyora, Rabu (28/9/2022), menyampaikan, berdasarkan data BPS, laju inflasi daerah di Kabupaten Halsel tahun 2021-2022 secara signifikan terjadi pada event-event besar tahunan. Untuk semester I bulan Juni, laju inflasi di Halsel mencapai 0,36 persen, sementara inflasi kalender 1,56 persen, dan inflasi tahunan mencapai 1,97 persen.
Menurut Fadjri, inflasi bulanan di Halsel cenderung fluktuatif. Inflasi terendah terjadi pada Februari 2022 sebesar 0,05 persen, sementara tertinggi terjadi pada Mei sebesar 0,73 persen.
Kata Fadjri, kelompok pengeluaran bahan makanan cenderung memiliki andil besar terhadap inflasi. Inflasi tertinggi kelompok makanan terjadi pada Mei sebesar 1,10 persen, dipengaruhi inflasi sub kelompok ikan segar dan sayur-sayuran. Sementara inflasi terendah terjadi pada Maret khusus transportasi sebesar 1,24 persen, dipengaruhi oleh deflasi yang terjadi pada sub kelompok sarana dan penunjang transportasi.
“Data inflasi 0,36 persen tersebut berdasarkan kesimpulan hasil pemantauan harga dan penghitungan inflasi BPS Halsel dalam kurun waktu Januari-Juni 2022,” tutur Fadjri.
Lebih lanjut, Fadjri menerangkan, Pemkab mendapatkan lima masukan (rekomendasi) dari BPS Halsel, yaitu menjaga dan meningkatkan produktivitas ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian khususnya komunitas bahan pangan pokok, membuat sistem informasi harga pasar, ditambah mendorong pembangunan pengembangan infrastruktur.
Selain itu, Pemkab Halsel juga diminta mendukung kelancaran produksi dan distribusi hasil pertanian khusus komunitas bahan pangan pokok, dan perlu adanya koordinasi intensif antara pemda/TPID dengan satgas pangan untuk mengatasi praktek spekulasi dan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang strategis pada saat gejolak harga, serta melakukan koordinasi intensif antara SKPD serta berbagai pihak terkait untuk menjamin produksi dan menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran kebutuhan bahan pangan pokok.
“BPS Halsel berikan rekomendasi itu tujuannya agar pemerintah kabupaten dapat memantau kondisi harga pasar secara real-time dan dapat membuat kebijakan yang cepat dan tepat apabila terdapat lonjakan harga yang begitu ekstrim,” pungkasnya. (Asbar-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!