Sofifi, Maluku Utara- Lantaran tanahnya belum dibayar, dua kakak beradik pemilik lahan membongkar sejumlah atribut partai di lokasi gedung kantor DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara yang terletak di Kelurahan Guraping, Kota Tidore Kepulauan. Tanah yang diblokade pemilik lahan ini tak lain untuk pembangunan gedung kantor DPD Gerindra Provinsi Maluku Utara.
Berdasarkan pantauan haliyora.id pukul 13:24 WIT, dua orang pemilik tanah yaitu Insan Hasan dan Haisa Hasan, beserta empat orang pemuda melakukan pembongkaran baliho yang bertuliskan “Peletakan batu pertama kantor DPD Gerindra Provinsi Maluku Utara, Sofifi 10 Juni 2022, di dalam baliho tersebut terpampang Ketua Umum Prabowo Subianto”. Padahal, pembangunan kantor tersebut baru saja melaksanakan peletakkan batu pertama belum lama ini.
“Kami menurunkan baliho ini karena mereka belum bayar tanahnya. Katanya akan dibayar oleh Ketua Partai Gerindra Malut, Muhaimin Syarif, tapi sampai sekarang belum juga,” ungkap Insan Hasan, salah seorang pemilik tanah kepada wartawan, Minggu (3/7/2022).
Pemilik tanah lainnya, Haisa Hasan kepada haliyora mengatakan, tanah milik mereka ini bersertifikat lengkap dengan luas 6.114 m2.
“Jadi tanah ini milik keluarga kami, dan memiliki sertifikat lengkap,” kata Haisa Hasan, pada saat ditemui di lokasi, Minggu (4/7/2022).
Aisyah membeberkan, kejadian pemalangan ini sebenarnya sudah dua kali dilakukan. Namun niat itu terpaksa diurungkan karena Ketua DPD Gerindra Malut, Muhaimin Sarif (MS) berjanji akan segera membayarnya.
“Sudah dua kali, yang pertama, dia (MS) janji akan segera bayar. Oleh karena itu kami keluarga bersepakat agar dibiarkan dulu. Pemalangan kedua, waktu peletakkan batu pertama gedung kantor, tapi mereka berjanji akhir bulan Juni ini dibayar, tapi sekarang tidak ada kabar lagi. Jadi kami keluarga bersepakat untuk melakukan pemalangan, dan sekaligus membongkar semua baliho yang sudah dipasang di sekitar tanah kami ini,” kesalnya.
Aisyah juga mengungkapkan, tanah yang dijual ke DPD Gerindra Malut itu mulanya sebesar Rp 2 miliar pada tahun 2021 lalu, hanya saja ditawar oleh Ketua DPD Gerindra Malut, Muhaimin Syarif sehingga menjadi Rp 1,8 miliar.
“Awalnya mereka mau kasih DP tapi kita tidak mau, dan kita juga sudah berupaya konfirmasi pak Muhaimin Syarif dan mereka berjanji awal bulan ini dibayar, tapi sampai sekarang tidak ada kabar,” cecar Haisa.
Aisyah mengaku sangat kesal lantaran tanah yang di dalamnya berisi tanaman-tanaman bulanan dan tahunan itu merupakan salah satu sumber kehidupan mereka.
“Pisang, kelapa dan seluruh tanaman itu sumber makanan hari-hari kami, jadi yang sudah digusur harus dibayar oleh Muhaimin. Ini yang terakhir kali, sudah tidak ada negosiasi lagi, karena MS sudah berulang kali berjanji,” sesalnya sambil mengancam.
Sementara itu, salah seorang staf di kantor Lurah Guraping yang juga turut serta dalam pemalangan ini menjelaskan, kedatangan mereka di lokasi lahan yang dipalang itu adalah untuk memback up pemilik lahan, karena pemilik lahan tersebut adalah warga masyarakat Kelurahan Guraping, sehingga perlu didampingi.
“Kami dari kelurahan memiliki bukti surat bahwa tanah tersebut memang belum dibayar oleh si pembeli. Berdasarkan informasi dari pemilik tanah, yang bersangkutan mau bayar akhir bulan lalu, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Sehingga pemilik tanah meminta pihak kelurahan untuk bekap dan kita lakukan hari ini,” aku Olan, staf kantor Lurah Guraping itu.
Terkait hal ini, Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku Utara, Muhaimin Sarif yang dikonfirmasi Minggu (3/7/2022) sore tadi, meminta agar tak mempublikasikan soal aksi pemalangan tanah yang dilakukan pemilik tanah, sebab masih dalam penyelesaian di internal ahli waris.
“Berkenan tidak usah dipublis, karena permintaan dari keluarga juga, karena menyangkut dengan pengaturan di dalam ahli waris yang kami hargai,” begitu kata Muhaimin melalui pesan WhatsApp yang diterima wartawan. (Sam-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!