Ternate, Maluku Utara- Pernyataan Sekretaris DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Maluku Utara Arifin Jafar bahwa Golkar kembali mengusung Ahmad Hidayat Mus (AHM) sebagai Calon Gubernur pada Pilgub 2024 menuai tanggapan dari Sekretaris Kosgoro1957 Maluku Utara / Aktivis Partai GOLKAR, Moeis Djamin.
Tanggapan Moeis Djamin disampaikan lewat Pers Release yang disampaikan kepada Haliyora, Jum’at (07/2021).
Dalam Rilisnya itu Moeis menyebut, pernyataan Arifin Djafar merupakan pernyataan pribadi dan bukan keputusan partai secara kelembagaan.
Ada beberapa poin yang disampaikan Moeis sebagai tanggapan atas pernyataan Arifin Djafar.
Pertama, Pernyataan Arifin Djafar tersebut terkesan memposisikan Partai Golkar Maluku Utara miskin Kader.
Menurut Moeis, selain AHM, sejumlah kader Golkar lain seperti, Aliong Mus, Alien Mus, Frans Maneri, Muhamma Abusama, dan Edi Langkara juga adalah kader potensial partai Golkar yang nantinya akan berproses sesuai dengan norma dan mekanisme partai dalam rekruitmen calon kepala daerah pada pemilu 2024 bukan kemudian secara subjektif berpihak kepada kader tertentu sehingga terkesan partai Golkar miskin kader.
Kedua; Moeis menyebut pernyataan Arifin Djafar tersebut memposisikan Partai Golkar Maluku Utara adalah partai dinasti. Partai Golkar mencalonkan AHM karena merupakan kakak kandung dari Ketua DPD, sementara Golkar adalah partai politik yang demokratis yang membuka ruang serta kesempatan yang sama kepada seluruh kader potensial, sebab salah satu ciri partai demokratis adalah kompetensinya.
Ke tiga; pernyataan Arifin Djafar menandakan bahwa Golkar Maluku Utara gagal move on dari proses panjang politik yang selalu kalah dalam kontestasi Pilgub Maluku Utara.
Menurut Moeis, sebaiknya Partai Golkar Malut melakukan konsolidasi menyongsong Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024, karena sejauh ini konsolidasi kelembagaan belum menunjukan kemajuan signifikan. “Hingga saat ini Pimkel, Pimdes dan Pokar belum sepenuhnya terbentuk, sementra Pimcam yang terbentuk menunjukan geliat tidak aktif,” sebut Moeis Djamin.
Selain konsolidasi di tingkat pengurus, sambung Moeis, konsolidasi Parleman juga perlu dilakukan karena anggota DPRD, baik provinsi maupun Kab/Kota terlihat mandul dan tumpul dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.
“Publik Maluku Utara akan memberikan penilaian positif jika para wakil rakyat yang berasal dari partai Golkar mampu memperjuangkan aspirasi rakyat ketika mereka menjadi anggota DPRD bukan memberikan janji ketika menjadi anggota DPRD,” tandasnya.
Di akhir rilisnya, Moeis menegaskan, karena Partai Golkar punya norma yang mengatur tentang tata cara rekruitmen calon kepala daerah maka dibuka kesempatan yang sama kepada para kader bahkan terbuka juga bagi tokh lain di luar partai Golkar yang siap berkontestasi. Jangan cenderung membangun opini- opini subjektif,” tandasnya. (Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!