Akademisi Tanggapi Investigasi DPRD Rumor Jual Beli Jabatan : Patut Dicurigai

Sofifi, Maluku Utara- Akademisi Universitas Khairun Ternate, Dr. Sahril Muhammad, meminta tim investigasi Inspektorat dan Komisi IV DPRD Malut melakukan investigasi terhadap dugaan jual beli jabatan Kepsek dengan baik dan cepat.

Karena menurut Sahril, dugaan jual beli jabatan di Pemprov Malut sudah lama merebak, bahkan dari tahun ke tahun, sehingga harus diusut tuntas dan secepatnya diselesaikan. “Isu jual beli jabatan di lingkup Pemprov Malut ini sudah lama, bahkan dari tahun ke tahun, dan khusus isu jual beli jabatan kepsek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut ini harus diusut dengan baik serta segera diselesaikan, sebab cukup meresahkan masyarakat,” ujar Sahril kepada Haliyora melalui sambungan telpon, Rabu (17/11/2021).

Sahril mengakui, pihak kampus juga terus menyuarakan isu jual beli jabatan itu. “Saya harap semua lembaga yang terkait dengan masalah pendidikan harus duduk bersama untuk membahas masalah ini. “Sebab Pendidikan di Maluku Utara sangat jauh tertinggal dengan provinsi lain di Indonesia,” tandasnya.

BACA JUGA  Akademisi : 5 Program 100 Hari Kerja Tauhid-Jasri Tidak Efektif

Sharil berharap tim investigasi inspektorat maupun Komisi IV DPRD Malut melakukan investigasi dengan baik dan jika benar ada praktik jual beli jabatan maka jangan ditutup-tutupi. “Jika benar ada temuan indikasi jual beli jabatan Kepsek maka hasil investigasinya harus diumumkan ke publik, jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.

Khusus kepada Komisi IV DPRD, Sahril meminta agar melakukan fungsi control dengan baik dan transparan. DPRD harus jemput bola, bukan menunggu bola. Ibaratnya nanti ada kecelakaan baru bawa korban ke rumah sakit. Itu terlambat. Kalau DPRD hanya diam dan menunggu, maka rakyat tidak akan percaya lagi DPRD, karena wakil rakyat dinilai tidak mampu mejalankan fungsinya,” tandas Sahril.

BACA JUGA  Ini Tanggapan Akademisi Soal Rencana Pemkot Ternate Gandeng Swasta Terapkan Retribusi Eletronik

Dosen senior FKIP Unkhair itu menyayangkan, bahwa akibat terlambat merespon dugaan jual beli jabatan tersebut sehingga KPK menyoroti. “Nanti KPK soroti baru gubernur bagara bentuk tim investigasi. Komisi IV juga jalan sadiki langsung stop, nanti KPK bicara baru mereka mulai muncul lagi dengan alasan  ada kegiatan ini dan itu. Jadi menurut saya investigasi Komisi IV DPRD yang katanya dilakukan beberapa waktu lalu itu hasilnya patut dicurigai. Mereka tidak serius ingin mengungkap kebenaran, kalau serius pasti sudah selesai. Masa dua bulan tidak selesai investigasi,” pungkasnya. (Sam-1)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah