Sofifi, Haliyora
Rencana pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan pinjaman kembali ke pemerintah pusat sampai saat ini belum terealisasi.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Salmin Janidi mengatakan, soal pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai sekarang belum ada perkembangan, karena Pemprov masih mempertimbangkan penyehatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.
“Pemerintah daerah akan menyusun kegiatan prioritas supaya Pemprov bisa menghemat anggaran agar kegiatan yang kita buat tepat sasaran,” jelas Salmin Janidi, Jumat (28/5/2021).
Dikatakan, pemerintah daerah menghindari beban, karena sangat berpengaruh terhadap APBD. “Untuk itu anggaran yang ada saat ini harus dimaksimalkan sesuai peruntukkannya, karena kita masih diperhadapkan pada kondisi pandemi Covid-19,” ujarnya.
Meski belum ada perkembangan terkait rencana pinjaman ke Pemerintah Pusat, namun Salmin mengatakan rencana pinjaman itu tetap diproses, hanya saja progresnya belum ada kemajuan.
“Pinjaman itu tidak dibatalkan, tetap diproses, hanya saja progresnya belum mengalami kemajuan signifikan. Sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan internal. Sebelumnya kita pikir tidak ada bunga karena untuk pemulihan ekonomi nasional, ternyata ada bunganya, maka harus kita duduk bersama untuk membahasnya baru bisa diputuskan,” terangnya.
Dijelaskan, Kalau asumsinya ada bunga, dengan nilai pinjaman sebelumnya yang belum dikembalikan, baik pokok maupun bunganya, maka beban hutang akan membengkak sehingga mengganggu struktur belanja daerah.
“Apalagi dengan kondisi keuangan daerah seperti ini. Jadi untuk mau pinjam lagi sementara masih belum ditetapkan. Pinjaman itu kan kapan saja bisa kita lakukan sepanjang perhitungan fiskal memadai untuk membiayai pengembalian pinjaman, jangan sampai menguras belanja-belanja penting yang dirancang Pemda,” pungkasnya. (Sam-1)

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!