Perlawanan Hukum Tersangka Kasus Kapal Nautika, Ini Tanggapan Akademisi dan Praktisi Hukum

iLustrasi

Ternate, Haliyora

Praktisi Hukum Maluku Utara, Muhammad Konoras angkat bicara soal para tersangka dugaan kasus  korupsi pengadaan kapal nautika dan alat simulator SMK. Para tersangka ramai-ramai mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan Negeri (PN) Ternate.

Bacaan Lainnya

Menurut pengacara senior Maluku Utara itu, bahwa langkah kejaksaan Tinggi Maluku Utara menetapkan tersangka kasus kapal nautika itu sudah tepat. Sebab, kata dia, penetapan tersebut tentunya penyidik telah mengantongi dua alat bukti yang cukup.

Meski demikian, Konoras juga menyarankan kejaksaan agar tidak keluar dari pasal 84 KUHP, yakni saksi, keterangan surat, ahli dan petunjuk.

“Kalau adanya bukti permulaan yang tidak cukup, maka tidak boleh keluar dari pasal 84 KUHP, yakni saksi, keterangan surat, ahli dan petunjuk,” ungkap Konoras, Selasa (6/04/2021).

Dijelaskan Konoras, berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi (MK) No 21 tahun 2016, diperluas materi praperadilan penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan penghentian penyelidikan tidak sah serta penyitaan. Dengan adanya putusan tersebut, sambung Konoras, maka MK memperluas objek praperadilan itu menjadi penetapan tersangka yang tidak sah.

Dikatakannya, selama ini yang dipraktekkan oleh kejaksaan tinggi itu berdasarkan dalil tersebut. Olehnya itu saat penetapan beberapa tersangka atas dugaan kasus korupsi pengadaan kapal nautika oleh tim Kejati Malut ada dua tersangka yang mengajukan praperadilan.

“Saya sudah membaca terkait praperadilan itu, satu diataranya berkaitan dengan proses audit kerugian negara, dimana pada kasus ini, tidak ada hasil audit BPK . Namun informasi terakhir yang saya terima, bahwa itu sudah di audit oleh Inspektorat Malut dan menemukan adanya kerugian negara,” ujar Konoras.

Penghitungan kerugian negara lanjut Konoras, ada tiga lembaga yang diberikan kewenangan, yakni BPK, BPKP dan Inspektorat. Selain itu, lanjut Konoras, tanpa ke tiga lembaga tersebut, ada juga surat edaran Kejaksaan agung, yang menyebutkan apabila kerugian itu bisa dihitung secara mudah, maka tidak perlu menunggu hasil audit dari BPKP atau BPK, cukup berdasarkan temuan-temuan ahli dari kejaksaan tinggi.

Olehnya itu Konoras mengingatkan, Kejati Malut harus bersandar pada tindak pidana korupsi yakni pasal 2 dan pasal 3 UU korupsi atas perbuatan yang melawan hukum, yang menimbulkan adanya kerugian keuangan negara.

Konoras juga menyatakan, apakah praperadilan ini masuk pada lingkup keputusan Mahkamah konsitusi ataukah tidak. Karena inti pokok dari praperadilan yang diajukan saudara Ibrahim Ruray Itu barkaitan dengan kerugian negara.

“Jadi hemat kami, bahwa praperadilan itu dengan bukti permulaan yang cukup, akan tetapi kerugian negara itu masuk pada pokok perkara. Tinggal kita melihat apakah pengacara bisa menyakinkan hakim bahwa itu masuk di luar pada pokok perkara atau tidak,” ujar Konoras.

Sedangkan untuk tersangka saudara Reza, Konoras menyakini bahwa pengadikan akan menolak gugatannya.

Dasar penolakan karena berdasarkan memori praperadilan, tersangka reza menggugat bahwa surat perintah penyidikan pada tanggal 10 November itu belum ada sama sekali pemeriksaan terhadap dirinya.

“Faktanya bahwa saudara Reza sudah diperiksa sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka,” jelas Konoras.

“Jadi semua tinggal dari penilaian hakim dan saya tidak bisa mendahului bahwa itu tidak bisa. Nah, hukum ini tidak boleh dilihat dari satu sisi pandang, intinya semua tinggal hakim yang menilai, karena punya kewenangan di dalam praperadilan,” pungkas Konoras.

Sementara pakar hukum pidana yang juga akademisi Universitas Khairun Ternate, Faisal Malik Ketika dikonfirmasi Haliyora via handphone, mengatakan bahwa pengajuan praperadilan itu bukan sesuatu yang aneh dalam hukum pidana, mengapa begitu ?, karena baginya praperadilan memang diatur dalam UU No 8 tahun 81 dalam pasal 37 itu tentang KHUP, Kata dia, Kamis (8/4/2021).

“Apalagi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup daripada praperadilan itu sudah diperluas, satu diantaranya adalah penetapan tersangka oleh penyidik, baik penyidik kepolisian maupun penyidik kejaksaan,” papar ical sapaan akrab dia.

Menurut Faisal,  praperadilan bisa diajukan sepanjang menurut yang ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka melihat bahwa ada hal yang terlewati, akibat dari penetapan tersangka. “Maksudnya terlewati itu bisa saja tidak cukup bukti, bisa saja prosedur pemeriksaan tidak benar, sehingga terhadap itu dijamin oleh undang-undang,” ungkap Faisal.

Tambah Faisal, orang yang mengajukan praperadilan itu cara yang terhormat dan bermartabat, oleh negara memberikan norma terhadap setiap orang yang merasa bahwa terhadap penetapan hal ada yang terlewati, terus dia mencelens melalui pengadilan, “ini konsekuensi sebagai negara hukum,” kata Faisal.

Fenomena itu, lanjut Faisal, sebagai sesuatu yang normal, karena jaminan itu memang diatur dalam konstitusi.

“UU nomor 81 kan menegaskan tidak ada lagi cara lain, selain melakukan perlawanan hukum itu, hanya bisa dilakukan dengan perlawanan hukum. Nah, ini adalah bentuk gerak nyata bahwa syarat beradab yang dipilih oleh orang terhadap negara yang memberikan tersangka kepada seseorang, tetapi disaat yang sama negara juga memberikan kepada setiap individu yang ditetapkan oleh negara untuk melakukan bentuk perlawanan,” jelas dia.

“Perlawanan yang mana ya perlawanan melalui mekanisme praperadilan, itu bukan perlawan teriak-teriak di jalan fitnah sana fitnah sini, itu cara yang tidak beradab, praperadilan itu adalah mencelens terhadap penggunaan kekuasaan oleh negera, apakah penggunaan itu betul-betul sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditetapkan atau tidak, kita kan hanya sekedar meraba, sepenuhnya itu menjadi kewenangan majelis untuk menilai,” tambah Faisal.

Sambung Faisal, intinya bahwa praperadilan ini norma yang disediakan oleh negara untuk setiap orang dan negara, kedudukannya sama di depan hukum. Sehingga ketika negara menetapkan tersangka, di saat yang sama, negara juga memberikan fasilitas terhadap setiap orang, yakni praperadilan untuk diuji, apakah penyelenggaraan kekuasaan dalam bidang penegakan hukum itu dilakukan oleh konstitusi penegak hukum sudah berada pada trek hukum atau kah tidak ?,  “itu semua nantinya dinilai oleh majelis hakim di pengadilan,” tutup Faisal. (jae-*)

Pos terkait