Halsel, Haliyora
Angka Stunting di Kabupaten Halmahera Selatan tercatat menurun dalam tiga tahun terakhir.
Pada tahun 2018, stunting di Halsel berada pada angka 34,5 persen dari total stunting di Maluku Utara. Setahun kemudian, yakni pada 2019 menurun di angka 14 persen. Angka itu terus mengalami penurunan hingga di tahun 2020 menjadi 11,2 persen.
Kini, Halsel berada di urutan ke 7 kasus kurang gizi dari 10 kabupaten/kota se Maluku Utara.
Meski demikian, Dinas Kesehatan setempat tetap memprioritaskan program penanganan gizi buruk dalam tahun 2021 ini. Itu disampaikan Kabid Kesehatan Masyarakat, Aslima Kasuba kepada Haliyora, Rabu (17/03/2021).
“Upaya penanganan stunting di Halsel menjadi prioritas Dinkes bersama OPD di lingkup Pemda, walaupun dalam tiga tahun terakhir kasus Gizi buruk di Halsel cenderung menurun,”ungkapnya.
Ia menjelaskan, sejak tahun 2018-2020 kasus gizi buruk atau stunting menurun dari 34,5 persen menjadi tinggal 11,2 persen pada tahun 2020, menempatkan Halsel di urutan ke 7 dari 10 kabupaten/kota se Maluku Utara.
“Stunting Tahun 2018 pada angka 34,5 persen, menurun pada tahun 2019 di angka 14 persen, dan pada tahun 2020 menurun lagi menjadi 11,2 persen. Saat ini Halsel di posisi ke 7 terbanyak kaus Stunting dari 10 Kabupaten/Kota se Malut,” ungkap Aslima.
Lanjut Aslima, pada tahun 2021 ini ada sebanyak 23.800 Balita yang tersebar di 59 desa menjadi prioritas penanganan lokus stunting.
“Dinkes Halsel bakal melakukan pembinaan 500 lebih kader posyandu yang tersebar di setiap desa untuk mendata balita stunting. Pemdes setempat juga diharapkan mendampingi dalam mengontrol, sedangkan OPD terkait akan terlibat aktif penanganan stunting sehingga sinergitas ini menjadi langkah strategis dalam upaya penanganan stunting,” ujarnya
Dinkes sendiri melakukan giat rembuk stunting bersama OPD terkait, pada Rabu, 17 Maret 2021 di Kawasan Kebun Karet Labuha. Kegiatan itu dilaksanakan untuk menentukan langkah bersama secara terintegrasi guna menangani lokus stunting.
Kegiatan dibuka Bupati Halsel, Bahrain Kasuba sekaligus menandatangani berita acara penanganan cepat lokus stunting terintegrasi di Halsel sebagai prioritas Tahun 2022 masuk dalam RKPD, yang diusulkan melalui rancangan priotas penanganan 59 desa lokus stunting di Halsel dalam APBD 2022. (Asbar***)

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!