Demokrat KLB Ungkap AHY Cacat Hukum Pimpin Demokrat

Ternate, Haliyora

Pengurus Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), Hendra Karianga  menantang kubu Demokrat pimpinan AHY untuk berdebat dalam aspek hukum terkait keabsahan KLB dan juga kongres Demokrat di 2020 lalu.

Hal ini diungkapkan langusung Hendra Karianga ketika diwawancarai di cafe Al Hikmah Toboko, Minggu (14/03/21). “Kalau mau debat ayo, kita buka-bukaan dari aspek hukumnya, baik kongres  2020 maupun KLB,” tantang Hendra.

Hendra menilai Kongres tahun 2020 yang melahirkan AHY sebagi ketua umum DPP Partai Demokrat adalah cacat secara hukum, formal dan materil.

“Kongres tahun 2020 yang kemudian menjadikan AHY sebagai ketua Umum DPP itu cacat hukum, baik hukum formal maupun materil,” tandas Hendra.

Hendra menjelaskan, kongres tahun 2020 dinilai cacat lantaran tidak ada pengesahan jadwal acara, tidak membahas tata tertib, tidak mebahas AD/ART, tidak ada laporan pertanggungjawaban ketua umum dan tidak ada penetapan calon sementara dan calon tetap.

Selain itu lanjut Hendra, mereka merubah dan mengamputasi hak DPD dan DPC serta mahar partai. 

“Waktu ketua umum membacakan pidato selesai, yang bukan pemilik suara disuruh keluar dan yang pemilik suara berada di dalam langsung aklamasi AHY sebagi Ketua Umum. Dari perspektif hukum ini yang cacat. Produk AD/ART 2020 lebih cacat lagi dan itu palsu, karena ada pasal-pasal yang dicantumkan itu tidak pernah dibahas, seperti misalnya pembukaan, mereka mengatakan bahwa SBY itu pendiri, padahal di akta notaris  tahun 2001 tidak ada nama SBY. Ini namanya pemalsuan akta,” tandas Hendra.

Sementara kata Hendra,  pada KLB dibuka dan disahkan jadwal acaranya, dilanjutkan dengan pengesahan tata tertib bahkan ada perdebatan setelah itu saat agenda pembahasan AD/ART, pengajuan bakal calon ketua umum dan melahirkan dua nama untuk dipilih kemudian penetapan calon dan seterusnya.

“Katanya Demokrat adalah  partai terbuka, demokratis dan humanis, lantas kenapa kaders-kaders kita yang ikut Pilkada tidak dapat rekomendasi karena setorannya kecil, karena mereka patok satu kursi parlemen dihargai miliaran rupiah bagi bakal calon yang mau pake perahu Demokrat. Inilah yang kami tantang dan kami tidak suka karena bertentangan dengan garis partai yang demokratis dan humanis. Maka dari itu, ayo kita berdebat soal aspek hukumnya,” tandas Hendra. (ichal-1)