Gabung Moeldoko, Fahri Beberkan ‘Dosa’ Kepemimpinan AHY

Ternate, Haliyora

Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara, Fahri Sangadji memimpin 13 pengurus lainnya, termasuk dari jajaran DPC untuk mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jum’at (05/03/2021).

Bacaan Lainnya

KLB Demokrat sendiri digelar sebagai ungkapan ketidakpuasan sejumlah kaders dan pendiri partai atas kepemimpinan ketua DPP Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). KLB Deli Serdang kemudian mendaulat Jendral (purnawirawan) Moeldoko memimpin Demokrat menggantikan AHY. Kepengurusan putra sulung mantan presiden RI Bambang Susilo Yudhoyono itu pun dinyatakan demisoner.

Kepada Haliyora, Sekretaris DPD Demokrat Malut, Fahri Sangadji mengungkapkan, secara pribadi dirinya merasa sangat dikecewakan oleh DPP Demokrat pimpinan AHY lantaran banyak hal yang tidak diakomudir DPP.

“Saya ke KLB bukan tanpa alasan, saya ini sangat dikecewakan oleh DPP AHY terkait banyak hal yang tidak diakomudir, makanya saya memilih bergabung dengan pak Moeldoko. Banyak perbincangan di Partai Demokrat, baik di versi AHY atau Moeldoko, dan ini sangat menarik untuk didiskusikan nanti, tetapi inilah pilihan politik saya,” ucapnya

Kata Fahri, dirinya sebagai pendiri Partai Demokrat di Maluku Utara yang dikorbankan DPP pimpinan AHY pada momentum pilkada serentak 2020 lalu.

Fahri menceritakan AHY sendiri dalam kunjungannya ke Maluku Utara pernah menegaskan bahwa kaders demokrat lebih diprioritaskan dalam kontestasi pilkada, namun setelah berbagai pendekatan yang dilakukan dirinya ke DPP agar mengakomodir menjadi salah satu bakal calon pada pilkada 2020 pun pupus.

“Sejak saat itu, AHY dimata saya tidak bisa dipercaya. Ucapan dan tindakannya berseberangan, tidak punya komitmen. Saya ini pendiri Partai Demokrat di Maluku Utara, kader tulen, masa tidak dihargai sama sekali, padahal hanya meminta tanda tangan dukungan kepada saya menjadi bakal calon saja. Makanya saya bergabung ke kubu Moeldoko,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, Fahri menyebut di bawah kepemimpinan AHY, sejumlah kewenangan DPD dan DPC yang berlaku di Demokrat selama ini diamputasi dan ditarik ke pusat semuanya.

“Misal ketua DPD yang seharusnya dipilih oleh DPC melalui Musda, dan juga ketua DPC yang dipilih oleh PAC, semua itu diambil alih DPP. Lucunya lagi dimasukkan ke dalam konstitusi Partai, yakni AD/ART. Inikan sama saja AHY dan kawan-kawan mau memberangus proses demokrasi di tubuh Partai Demokrat, agar mereka mengendalikan partai ini seenak perut,” tandasnya.

Dalam aturan yang mereka buat dan masukkan ke dalam AD/ART Partai sekarang ini terkait pemilihan ketua DPD dan DPC, yang menentukan adalah Ketua Umum DPP, Sekjen dan BPKOKK. “Ini sangat janggal dan tidak mencerminkan demokrasi sama sekali,” bebernya.

Fahri menilai DPP versi AHY tidak memahami realitas daerah yang berdarah-darah dalam perjuangan meraih kursi, tapi hasilnya ingin dinikmati sendiri DPP. “Contohnya dalam proses pilkada, semua diambil alih ke pusat, DPP yang menentukan,” tuturnya.

Sebaliknya, sambung Fahri, bergabung dengan Pak Moeldoko karena di situ ada sejumlah tokoh penting pendiri Partai Demokrat yang memahami spirit perjuangan dan ideologi partai, seperti Sekjen Joni Alen, Marzuki Alie, Max Sopacoa, Nazaruddin, dan sejumlah tokoh-tokoh muda lainnya yang sangat peduli tentang konstalasi dan kemaslahatan pengurus di daerah.

“Partai Demokrat harus kembali pada masa kejayaan yang lalu, Partai Demokrat harus menjadi partai yang terbuka, nasionalis dan religius, serta selalu bersama rakyat untuk meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi di 2024 membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, tujuan besar ini bisa dicapai jika pak Moeldoko menjadi Presiden di 2024,” cetus FS  sapaan akrabnya yang juga mantan aktivis HMI Cabang Manado ini.

Fahri merasa yakin Moeldoko dapat menjawab kegelisahan para pengurus dan kaders partai Demokrat saat ini.  

“Saya melihat Moeldoko mampu menjawab segala kegelisahan yang ada di dalam pengurus Demokrat, untuk itu atas dasar hak politik, saya memilih pak Moeldoko,” tegas Fahri.

Fahri menambahkan, dirinya sebagai salah satu formatur pasca KLB juga telah merampungkan struktur kepengurusan dan menunggu momentum yang tepat untuk menyerahkan ke Menkumham. Dirinya berkeyakinan Menkumham akan mensahkan hasil KLB Deli Serdang dengan Moeldoko sebagai ketua DPP Partai Demokrat.

“Keyakinan itu akan terjawab lewat legitimasi Menkumham mengesahkan kepengurusan di bawah kepimpinan Jenderal Pak Muldoko dan Bang Joni Alen Marbun sebagai Sekjen. Kalau Kemenkumham sudah mensahkan Kepengurusan pak Moeldoko, maka seluruh kewenangan DPD dan DPC yang diamputasi oleh AHY akan dikembalikan ke DPD/DPC. Bahkan kewajiban  iuran anggota DPRD 20, 30 sampai 50% yang ditetapkan AHY juga akan dibatalkan,” pungkasnya. (Ichal-1)

Pos terkait