Sofifi, Haliyora
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara Haryadi Ahmad meminta dinas Pendidikan dan kebudayaan Maluku Utara segera menyelesaikan masalah tekait pergantian sejumlah kepala sekolah SMA/SMK yang menuai protes siswa.
Katanya, protes siswa pada sejumlah sekolah atas pergantian kepala sekolahnya memiliki alasan beragam. Yakni dinilai alasan pergantian tidak jelas atau bernuansa politis, karena bukan putra daerah, dan karena tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi alasan penolakan beragam. Makanya kami minta dinas pendidikan dan kebudayaan cepat mengambil langkah untuk menyelesaikan gejolak di sekolah-sekolah itu, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, apalagi menjelang pelaksanaan ujian,” kata Haryadi, Selasa (09/03/2021).
Menurut Haryadi, Dikbud Malut harus menjelaskan (memediasi) kepada siswa dan pihak sekolah alasan pergantian kepala sekolahnya.
“Saya pikir apapun masalahnya, harus dimediasi oleh dinas Pendidikan, sehingga tidak terkatung-katung, karena masalah ini juga sangat meresahkan pihak sekolah dan orang tua siswa dan masyarakat,” ujarnya Haryadi.
Kata Haryadi, Komis IV DPRD akan memanggil dinas pendidikan untuk menjelaskan pergantian kepala sekolah itu, dan apa masalahnya sehingga mendapat penolakan, bahkan penolakan dari siswa sendiri.
“Minggu depan Komisi IV akan undang Kadis Dikbud untuk menjelaskan mengapa pelantikan kepsek menuai protes atau penolakan para siswa, bahkan mengancam memboikot selurus aktifitas belajar mengajar, padahal tidak lama lagi ada ujian. Kami DPRD sangat menyesalkan masalah ini,” kata Haryadi. (Sam-1)