Dipecat, Demokrat KLB Bakal ke Ranah Hukum

- Editor

Selasa, 9 Maret 2021 - 10:25 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ternate, Haliyora

Perseteruan di tubuh DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yodhoyono (AHY) dan DPP versi KLB berdampak ke jajaran pengurus dan kaders partai di Maluku Utara.

Ada 13 pengurus Partai Demokrat pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut) yang ikut KLB Deli Serdang dipecat AHY.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menanggapi Pemecatan tersebut, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Malut, Hendra Karianga yang namanya masuk dalam daftar pemecatan, kepada Haliyora menyampaikan bahwa pemecatan anggota yang ikut kongres adalah kesalahan. Menurutnya, menghadiri kongres itu bagian dari hak demokrasi anggota.

”Menghadiri kongres itu kan hak demokrasi, dan kongres itu sendiri juga hajatan partai, lalu kenapa dipecat,” ucapnya saat dikonfirmasi via telpon, Selasa (09/03/2021).

BACA JUGA  Demokrat Halsel Tetap Setia ke AHY, Sebut yang Ikut KLB Kader Karbitan

Hendra menjelaskan, mereka yang hadiri Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara pada. Jum’at (05/03/2021) lalu itu karena diundang.

“Masa kita menghadiri kegiatan partai atas undangan kok dipecat karena dianggap bersalah dan pelanggaran. Bagi saya tidak apa-apa. SK Pemecatan juga  masih jadi perdebatan, itu soal kedua menurut saya,” tandasnya.

Menurut dia, demokrasi itu harus menghargai perbedan. Kalau perbedaan dinafikan berarti bukan demokrasi melainkan otoriter.

“Tidak ada yang mengenal pecat memecat, karena kita yang menghadir kongres itu adalah hak demokrasi, tidak ada dalam konstitusi partai orang menghadiri kongres terus dipecat, menghadiri kongres tidak melanggar konstitusi, bahkan merupakan bagian dari demokrasi jika ada perbedaan. Makanya kalau betul kami 13 orang itu dipecat, akan kami bawa ke ranah hukum, karena melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Kami akan bawa ke pengadilan negeri untuk membatalkan SK pemecatan itu, sebab SK itu tidak memiliki dasar,” tegas Hendra.

BACA JUGA  Alasan Takut Dibui, Wagub Malut Tak Hadiri Paripurna DPRD

Kata dia, pihaknya masih menunggu SK pemecatan itu. “Begitu kami terima SK pemecatan, saat itu juga kami langsung bawa ke pengadilan untuk memutuskan sah atau tidak, sudah sesuai konstitusi atau tidak, melanggar prinsip-prinsip demokrasi atau tidak,” tandasnya.

Katanya lagi, sangat memalukan jika nanti pengadilan nyatakan pihak AHY yang kalah. “Saya yakin pengadilan akan membatalkan SK pemecatan itu,” pungkasnya. (Ichal-1)

Berita Terkait

Tunggak Jasa Medis Rp 1 Miliar, Ini Penjelasan Dirut RSUD Ir. Soekarno
Selain Windi, Ada Perempuan Lain yang Disebut di Sidang Kasus Suap AGK
Maju di Pilbup Halsel, Putra Obi Ini Bidik Demokrat dan Gerindra 
Pemkab Halsel Gratiskan Umroh Untuk 100 Imam Masjid, Anggarannya Rp 4 Miliar
Soal Akun SIPD Pemprov Malut Diblokir Kemendagri, DPRD Berbeda Pandangan
Tauhid Soleman Kembalikan Formulir Pendaftaran Balon Walikota Ternate ke Gerindra
Kadisdik Halsel Klaim 24 Ruang Kelas Sekolah Ala Rusia Tuntas 100 Persen
Mislan Syarif, Kandidat Balon Bupati Pertama yang Daftar di Partai Gerindra Taliabu
Berita ini 606 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 10:10 WIT

Tunggak Jasa Medis Rp 1 Miliar, Ini Penjelasan Dirut RSUD Ir. Soekarno

Rabu, 17 April 2024 - 22:30 WIT

Selain Windi, Ada Perempuan Lain yang Disebut di Sidang Kasus Suap AGK

Rabu, 17 April 2024 - 21:55 WIT

Maju di Pilbup Halsel, Putra Obi Ini Bidik Demokrat dan Gerindra 

Rabu, 17 April 2024 - 20:51 WIT

Pemkab Halsel Gratiskan Umroh Untuk 100 Imam Masjid, Anggarannya Rp 4 Miliar

Rabu, 17 April 2024 - 20:35 WIT

Soal Akun SIPD Pemprov Malut Diblokir Kemendagri, DPRD Berbeda Pandangan

Rabu, 17 April 2024 - 19:32 WIT

Kadisdik Halsel Klaim 24 Ruang Kelas Sekolah Ala Rusia Tuntas 100 Persen

Rabu, 17 April 2024 - 18:11 WIT

Mislan Syarif, Kandidat Balon Bupati Pertama yang Daftar di Partai Gerindra Taliabu

Rabu, 17 April 2024 - 18:04 WIT

AGK Akui Minta Dinas PUPR dan BPBJ Atur Menangkan Kian di Proyek Halut

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!