Tanggapi Ketua KPU Halsel, PPK : Itu Protes Transparansi Anggaran

Halsel, Haliyora

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kembali mempertegas sikap mogok kerja saat berlangsungnya Pilkada yang tersisa 12 hari lagi. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Ketua KPU di media ini yang mengatakan sikap 30 PPK itu sesat dan tidak bertuan.

Salah satu Ketua PPK, yang namanya enggan dipublis saat ditemui Haliyora, Sabtu (28/11), mengatakan, pernyataan sikap tertulis mogok tahapan Pilkada 2020, tidak dibuat oleh orang-orang yang mengatasnamakan PPK di 30 kecamatan. Akan Tetapi hal tersebut benar-benar dibuat dan diketahui semua ketua dan anggota PPK di 30 Kecamatan.

“Jadi kami mau bilang pernyataan ketua KPU Halsel Darmin Hi Hasim bilang bahwa pernyataan sikap mogok tahapan Pilkada mengatasnamakan lembaga PPK di 30 Kecamatan itu sesat dan tidak bertuan, itu tidak benar,” timpalnya.

Ketua PPK itu mengaku, sikap mogok oleh PPK 30 Kecamatan merupakan bentuk protes atas tidak transparannya KPU Halsel soal anggaran PPK.

“Secara kolektif pasca mengikuti kegiatan SiRekap dan Sosialisasi Nasional selama 5 Hari sejak 22 s/d 26 November kita secara internal PPK menduga internal KPU Halsel tidak lagi transparans soal anggaran PPK, uang transport dan uang duduk dalam kegiatan simulasi nasional,” ungkapnya.

Lanjutnya, hal itu sudah lama dikeluhkan oleh PPK ke KPU lewat Grup Whatsapp KPU Halsel. Sayangnya keluhan PPK soal transparansi KPU Halsel itu ditanggapi biasa-biasa saja meskipun sempat terjadi adu argumen antara KPU dan PPK di dalam grup Whatsapp tersebut.

“Bahkan ada Indikasi Ketua KPU Halsel Darmin Hi Hasim terkesan menopoli semua divisi di internal KPU, sehingga semua masif dihendel ketua”, pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Halsel Darmin Hi. Hasim menganggap pernyataan sikap mogok dalam tahapan Pilkada 2020, oleh PPK 30 Kecamatan itu tidak bertuan, dibuat dibuat-buat dan sesat. Karena soal keuangan di KPU Halsel semuanya transparan.

Darmin bahkan berencana memanggil semua PPK untuk dimintai klarifikasi secara resmi, sebab KPU tetap memberikan pertangung jawaban sesuai pengeluaran RAB/RAK. (Asbar-2)