Ternate, Haliyora
Bawaslu Kota Ternate menyebut keterlibatan ASN dalam politik praktis pilwako terbanyak adalah pada paslon nomor urut tiga (MHB-GAS).
Sementara Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy mensiyalir keterlibatan ASN dalam politik praktis pada pilwako Ternate terstruktur dan masif. Ia menyebut ada pejabat mengintimidasi bawahan untuk berpihak kepada paslon tertentu. Para RT/RW keluar masuk rumah warga menawarkan bantuan dengan catatan harus memilih paslon tertentu. Ia juga menyebut ada pejabat pemkot Ternate mengintimidasi bawahannya untuk mendukung paslon yang diinginkan. Bahkan lembaga pendidikan diseret ke wilayah politik praktis. Sejumlah bantuan pemulihan ekonomi dari pemerintah pusat dimanfaatkan untuk mendulang simpati warga.
Terhadap data Bawaslu Kota Ternate dan sinyalemen ketua DPRD tersebut, Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman menanggapi santai, ”ASN yang terlibat itu pelanggarannya apa dulu,” ucapnya ketika dimintai tanggapan oleh wartawan, Sabtu (07/11/2020).
Sementara, terkait sinyalemen Muhajirin Bailusy tentang intimidasi dari para pejabat, Burhan mengaku belum mengetahui. ”Saya baru pulang jadi saya belum tau,” katanya.
Meski begitu, menurut Burhan, ASN harus memahami posisinya. Bahwa Ada undang-undang melarang ASN terlibat politik praktis. “Ini bukan barang baru. Undang-Undang yang lalu juga menghimbau agar ASN harus betul-betul professional,” pungkasnya. (Sam- Dr)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!