Terkait UU Omnibus Law, Walikota Ternate: Ada Pasal yang Kita Tolak

- Editor

Selasa, 13 Oktober 2020 - 12:36 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Walikota Ternate Tegaskan Menolak Pasal yang Merugikan Masyakatat pada UU Cipta Kerja

Walikota Ternate Tegaskan Menolak Pasal yang Merugikan Masyakatat pada UU Cipta Kerja

Ternate, Haliyora

Walikota Ternate Burhan Abdurrahman mengapresiasi aksi demonstran menolak UU Cipta Kerja di kantornya, walapun diwarnai saling lempar batu dengan aparat kepolisian.

Kepada sejumlah media, Burhan mengatakan, kedatangan mahasiswa melakukan aksi hari ini, ada yang chaos dan ada yang dilakukan secara damai dan terkontrol, itu luar biasa karena mereka memperjuangkan kepentingan masyarakat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Terkait tuntutan mahasiswa terhadap UU Omnibus Law, terutama terhadap pasal-pasal yang dianggap merugikan masyarakat, kata Burhan, akan dibahas oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), pada Kamis (15/10/ 2020) di Jakarta.

BACA JUGA  Dahului Tauhid, Ishak dan Meisu Balon Pertama yang Ambil Formulir di NasDem Ternate

“Saya dapat undangan ke Jakarta oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk membahas pasal-pasal mana yang harus direvisi, sementara apa yang dituntut oleh mahasiswa hanya ada kata menolak.

Kata Burhan, pemerintah daerah hanya akan menolak pasal-pasal yang dinilai merugikan masyarakat. Dan pasal-pasal itu nanti diusulkan untuk direvisi.

“Jadi perlu saya sampaikan bahwa, kita pemerintah Kota Ternate menolak pasal-pasal yang dianggap merugikan daerah, sementara pasal yang menguntungkan daerah kita dukung, misalnya pasal tentang pesangon, dimana kalau perusahaan tidak memberikan pesangon bisa tuntut. Itu di UU lama, semantara di UU Cipta Kerja yang baru ini lebih ditegaskan yaitu pengusaha dapat dipidana jika tidak memberikan pasangon. Nah kalau bunyi pasalnya seperti itu kan berarti melindungi buruh dan harus kita dukung,”ujarnya.

BACA JUGA  Walikota Tauhid Dibuat "Takluk" Pedagang Kota Baru

“Intinya kita Pemkot menolak pasal-pasal yang dapat merugikan masyarakat,”pungkas Burhan. (Sam-1)

Berita Terkait

Ini Tren Kasus Korupsi di Indonesia Sepanjang 2023, Malut Masuk?
Bupati Fifian Adeningsih Mus Sempatkan Waktu Bertemu CJH Asal Sula di Embarkasi Makassar
Tiba di Embarkasi Makassar, Besok CJH Sula Menuju Tanah Suci 
Ini Daerah Pemasok Miras Terbesar ke Area Tambang di Halteng 2 Bulan Terakhir
Jamaah Calon Haji Tanpa Visa Dikenai Denda dan Dideportasi
Cegah Gangguan Kamtibmas, Polda Malut Intens Gelar Patroli di Wilayah Ini
Sama-sama Kantongi Surat Tugas, Bupati Petahana Sula dan Kakaknya Disurvei Golkar
Keluarga Korban Penikaman OTK di Sula Resah, Pelaku Belum Ditangkap 
Berita ini 95 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 13:16 WIT

Ini Tren Kasus Korupsi di Indonesia Sepanjang 2023, Malut Masuk?

Minggu, 19 Mei 2024 - 22:34 WIT

Bupati Fifian Adeningsih Mus Sempatkan Waktu Bertemu CJH Asal Sula di Embarkasi Makassar

Minggu, 19 Mei 2024 - 21:14 WIT

Suasana Khidmat Iringi Pelepasan Calon Jamaah Haji Oleh Bupati Halsel

Minggu, 19 Mei 2024 - 20:38 WIT

Tiba di Embarkasi Makassar, Besok CJH Sula Menuju Tanah Suci 

Minggu, 19 Mei 2024 - 19:19 WIT

Ini Daerah Pemasok Miras Terbesar ke Area Tambang di Halteng 2 Bulan Terakhir

Jumat, 17 Mei 2024 - 21:35 WIT

Cegah Gangguan Kamtibmas, Polda Malut Intens Gelar Patroli di Wilayah Ini

Jumat, 17 Mei 2024 - 19:19 WIT

Sama-sama Kantongi Surat Tugas, Bupati Petahana Sula dan Kakaknya Disurvei Golkar

Jumat, 17 Mei 2024 - 17:20 WIT

Keluarga Korban Penikaman OTK di Sula Resah, Pelaku Belum Ditangkap 

Berita Terbaru

Jamaah Calon Haji asal Kepulauan Sula tiba di Embarkasi Makassar, Sabtu (19/5/2024)

Headline

Tiba di Embarkasi Makassar, Besok CJH Sula Menuju Tanah Suci 

Minggu, 19 Mei 2024 - 20:38 WIT

error: Konten diproteksi !!