Pemda Morotai Tak Kebagian Dana Pemulihan Ekonomi Terdampak Covid-19

- Editor

Rabu, 28 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Achmad Hatari melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulau Morotai.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Achmad Hatari melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulau Morotai.

Morotai, Haliyora

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Achmad Hatari melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulau Morotai.

Anggota DPR RI dari fraksi NasDem itu langsung mendatangi Kantor DPRD Morotai, pada Selasa (27/10/2020).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada pertemuannya dengan anggota DPRD Morotai, Hatari mengatakan APBD Perubahan Kebupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 pada unsur Dana Alokasi Umum (DAU) termasuk paling kecil. Hanya  Rp 3,30 miliar.

Selain itu, ketua DPD Nasdem Maluku Utara itu juga menyebut Morotai termasuk salah satu kabupaten di Maluku Utara yang tidak mendapatkan kucuran Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19.

BACA JUGA  DPRD Setuju Alih Fungsi Pasar Sabi-Sabi, Nilai Pemkot Ternate Tidak Tegas Tata Pasar

“DAU Morotai dalam APBD Perubahan sangat kecil, hanya Rp 3,30 miliar. Pemda Morotai juga tidak dapat Kucuran Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah Pusat untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19. Kabupaten Pulau Morotai termasuk salah satu kabupaten di Maluku Utara yang tidak dapat dana itu. Bahkan  DAK non fisik juga Morotai  tidak dapat ,”ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dibandingkan DAU Kabupaten Pulau Taliabu pada APBD Perubahan 2020, Morotai tertinggal jauh. Ia menyebut DAU pada APBD Perubahan Kebupaten Pulau Taliabu sebesar Rp  372,428 Miliar, Dana Bagi Hasil Rp 26 miliar dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 186 miliar. “itu sangat jauh di atas Morotai,”uangkapnya.

BACA JUGA  Pendaftaran Ditutup, 9 Orang Ikuti Suksesi Rektor Unkhair Ternate

Maka dari itu, kata Hatari, ia meminta DPRD dan Pemda Kabupaten Pulau Morotai harus mengatasi masalah ini. “Situasi ini harus diperbaiki, sebab daerah Morotai ini bagian dari daerah pemilihan saya. Dan saya tidak mau ini terjadi,”imbuhnya. (Tir-1)

Berita Terkait

Fraksi NasDem Kritisi Pemda Halteng : Ada Pos Anggaran yang tak Efektif
Belasan Peserta di Kota Ternate Gagal Ikut Tes PPPK
UMK Kota Ternate Ditetapkan Rp 3.461.250
Gugat Pilkada Halteng, Kuasa Hukum Elang-Rahim Arteria Dahlan Soroti Dugaan Keterlibatan Pj Bupati dan Sekda
Akademisi : Tuntutan Jaksa KPK ke Terdakwa Muhaimin Syarif Sangat Tepat
Jaksa Lidik Dugaan Korupsi Anggaran Puskesmas di Kota Ternate
Moratorium Pemekaran Daerah Bakal Dicabut?
Pemprov Malut Optimis Investasi 2024 Lampaui Target
Berita ini 319 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 11 Desember 2024 - 20:59 WIT

Fraksi NasDem Kritisi Pemda Halteng : Ada Pos Anggaran yang tak Efektif

Rabu, 11 Desember 2024 - 18:25 WIT

Belasan Peserta di Kota Ternate Gagal Ikut Tes PPPK

Rabu, 11 Desember 2024 - 15:09 WIT

UMK Kota Ternate Ditetapkan Rp 3.461.250

Rabu, 11 Desember 2024 - 15:00 WIT

Gugat Pilkada Halteng, Kuasa Hukum Elang-Rahim Arteria Dahlan Soroti Dugaan Keterlibatan Pj Bupati dan Sekda

Rabu, 11 Desember 2024 - 14:07 WIT

Akademisi : Tuntutan Jaksa KPK ke Terdakwa Muhaimin Syarif Sangat Tepat

Berita Terbaru

Foto Ilustrasi Tes PPPK

Headline

Belasan Peserta di Kota Ternate Gagal Ikut Tes PPPK

Rabu, 11 Des 2024 - 18:25 WIT

Plt Kadisnaker Kota Ternate, Faizal Badaruddin

Headline

UMK Kota Ternate Ditetapkan Rp 3.461.250

Rabu, 11 Des 2024 - 15:09 WIT

error: Konten diproteksi !!