MPC-PP Desak Polda dan Kejati Malut Selidiki 47 Miliar Tanpa SP2D di Taliabu

Sekretaris MPC PP Kabupaten Pulau Taliabu, Dedi Jakaria

Bobong, Haliyora

Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC-PP) Kabupaten Pulau Taliabu meminta Penyidik Ditkrimsus Polda dan Kejaksaan Tinggi (kejati) Maluku Utara segera mengusut dan menyelidiki dugaan pencairan dana APBD Tahun 2019 sebesar Rp 47 miliar tanpa SP2D.

Bacaan Lainnya

Permintaan (MPC-PP) tersebut berdasarkan hasil temuan BPK Perwakilan Maluku Utara terkait pencairan dan APBD Tahun 2019 sebesar Rp 47 miliar tanpa melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelola Keuangan Pendaparan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pulau Taliabu.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris MPC PP Kabupaten Pulau Taliabu, Dedi Jakaria pada Haliyora, Minggu (11/10/2020), bahwa Dirkrimsus Polda Malut dan Kejati Malut harus segera mengusut dan menyelidiki kasus dugaan pencairan Rp. 47 Miliar tanpa SP2D tahun 2019 yang diduga melibatkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendaparan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pulau Taliabu, Irwan Mansur.

“Atas nama MPC-PP meminta pada penyidik Dirkrimsus Polda Malut dan Kejati Malut untuk segera usut dan selidiki kasus dugaan pencairan 47 miliar tanpa SP2D tahun 2019 di kabupaten pulau Taliabu sebagaimana hasil pemeriksaan BPK itu,” tandas Dedi

Dedi menyampaikan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendaparan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pulau Taliabu, Irwan Mansur harus mempertanggungjawabkan pencairan itu. Dan terasa aneh, jika Irwan mengatakan tidak tau-menahu proses pencairan dana puluhan Miliar tersebut.

Menurut Dedi, pernyataan yang dilontarkan Irwan Mansur pada sejumlah media online dan cetak beberapa waktu lalu bahwa dirinya tidak tau apa masalahnya, itu menunjukan sikap yang tidak wajar alias tidak baik sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan di daerah ini.

“Kan lucu jika Irwan sebut anggaran Rp 47 miliar itu dia juga tidak tau apa masalahnya sampai anggaran itu hilang. Ini kan pernyataan yang sangat tidak etis yang tidak perlu di sampaikan sebagai seorang pimpinan, Kalau Irwan tidak tau, lalu uang itu cair lewat pintu mana, kan aneh. Untuk itu sekali lagi kami dari Pengurus MPC PP meminta kepada penyidik Dirkrimsus dan Kejati Malut untuk segara selidiki kasus ini sampai selesai. Jangan biarkan korupsi marajalela di negeri yang kami cinta ini,” pungkasnya (Ham-1)

Pos terkait