Ternate, Haliyora.com
Sekertaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Sahril Thahir meminta Gugus Tugas Covid-19 Malut mempublikasikan anggaran realokasi dan refokusing.
Sahril menilai, Gugus Tugas tidak transparan dalam membelanjakan dana Rp 42 miliar yang bersumber dari realokasi sebesar Rp148 milar. Sementara dana Rp 88 miliar dari refokusing yang melekat pada masing-masing OPD juga tidak tahu sejauh mana dipergunakan untuk Covid-19.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebab dalam pantauan Sahril, sejauh ini pemerintah provinsi tidak melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Mereka hanya melakukan pengobatan terhadap pasien Covid-19.
Hal itu disampaikan Sahril kepada Haliyora.com, saat berbincang di Sekreteriat Gerindra, Selasa (16/06/2020).
“Sampai sekarang, saya lihat pemerintah Provinsi hanya melakukan pengobatan pasien, bukan pencegahan. Mereka tunggu nanti ada pasien positif atau mau dikarantina baru diobati, tidak melakukan tindakan pencegahan. Maka wajar, kalau pasien terkonfirmasi positif Corona terus bertambah,”papar Sahril.
Menurut Ketua DPD Gerindra Maluku Utara itu, tidak ada satupun indikator yang menunjukkan bahwa Pemprov melakukan pencegahan dengan serius.
“Indikatornya apa mereka melakukan pencegahan penyebaran Covid-19.Tindakan nyata apa dan faktanya apa. Buktinya ada pihak yang menyurat ke gubernur minta APD dari provinsi saja tidak digubris. Saya pernah kunjungi lapas kelas II Ternate pada tanggal (09/06/2020), saya dapat laporan dan baca langsung surat yang ditujukan ke gubernur hanya minta Masker dan handsanitizer tidak digubris, hal yang sama juga dialami lapas Jailolo. Lantas uang yang katanya sudah cair Rp 42 miliar itu untuk apa,”sembur Sahril setengah bertanya.
Menurut Sahril, Tim Gugus Tugas Provinsi juga tidak pernah terlihat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Covid-19. Padahal, sosialisasi itu adalah tercantum dalam Surat Edaran Mendagri, dan ada biayanya.
“Kapan pemerintah provinsi Maluku Utara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dimana dan libatkan pihak mana. Belum pernah dilakukan. Kalau sekedar pasang baliho dan spanduk, itu Pemerintah kabupaten/Kota bisa pasang,”ujar Sahril.
Sahril juga menilai Pemprov Malut membiarkan kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri tanpa bantuan. Padahal munculnya pasien OTG, ODP dan PDP maupun positif Covid-19 adalah dari kabupaten/kota.
“Kasihan Bupati dan walikota, seakan jalan sendiri. Pemerintah provinsi kasih apa, padahal pasien OTG, ODP, PDP maupun positif Corona itu berasal dari Kabupaten/Kota. Di mana gubernur dan jajaran ?,”sembur Sahril dengan nada Tanya.
“Terus anggaran Rp 42 yang so cair dari bulan Maret itu diapakan, saya minta publikasikan anggaran yang sudah cair sebanyak itu bayar apa ?, dibelikan apa ? diserahkan kepada siapa ? Kalau barani terbukalah,” tantang Sahril.
Menurutnya, kalau serius menangani Covid-19 ini maka dengan anggaran Rp 42 miliar itu seharusnya angka kasus positi Corona sudah menurun atau minimal stagnan.
“Tapi kenyataannya, semakin besar anggaran yang dipakai, semakin bertambah juga jumlah pasien positif. Itu berarti ada yang salah. Dan itu salahnya di pemerintah, bukan rakyat disalahkan,”pungkas Sahril. (Jae)
