Ini Jadwal Kuliah Umum Komisi Yudisial di FH UMMU

- Editor

Kamis, 5 Maret 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ternate, Haliyora.com

Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) kembali menghadirkan tokoh nasional untuk memberikan kuliah umum bagi mahasiswa. Kali ini, Anggota Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia dijadwalkan memberi kuliah umum yang direncanakan pada Sabtu (07/03/2020) mulai pukul 08.00 WIT di Aula Rektorat lantai III UMMU.

“Untuk memperluas wawasan pengetahuan mahasiswa dalam aspek penegakkan hukum  maka dengan menghadirkan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi, Dr Farid Wadji SH MHum,” kata ketua Departemen Hukum Tata Negara Dr Abdul Aziz Hakim  SH MH, dalam rilisnya yang diterima Haliyora.com, Kamis (05/03/2020) siang.


Ini yang dikeluhkan netizen terkait kelangkaan masker di pasaran.
#Haliyora

Dikirim oleh Haliyora.com pada Selasa, 03 Maret 2020


Agenda ini, menurut Aziz, sudah menjadi rutin Fakultas Hukum UMMU dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman lebih detail terkait sistem hukum di negeri ini, khususnya sistem pengawasan terhadap peradilan.

“Tema utamanya Peran Strategis Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal, yang oleh narasumber akan menjelaskan secara dalam tentang sistem pengawasan terhadap etika hakim di republik ini,” tuturnya.

BACA JUGA  Siap-Siap, 120 Kepsek SMA/SMK Disasar Gubernur

Aziz sendiri mengajak para mahasiswa perguruan tinggi lain untuk ambil bagian dalam kuliah umum ini. “Tentu ini dikhususkan bagi mahasiswa hukum UMMU. Namun tidak dibatasi pada mahasiswa hukum atau syariah di luar UMMU untuk bergabung menambah wawasan hukum dalam forum ini,” ajaknya.

Disamping itu Fakultas Hukum UMMU juga akan mengundang beberapa lembaga peradilan baik peradian negeri maupun agama untuk bergabung dalam agenda ini. Sebelum ini FH UMMU pernah menghadirkan Dr Margarito Kamis sebagai Pakar HTN dan Dr Alfitrah sebagai komisioner DKPP RI. (red)

Berita Terkait

Guru Madrasah Non ASN Bakal Dapat Jamsostek BPJS, Ini Syaratnya
SMPN 6 Halmahera Selatan Diduga Peras Siswa, Kepsek Respon Begini
Soal Biaya Operasional Bus Sekolah, Kepsek SMPN Unggulan I Nilai Pemda Morotai Pilih Kasih
Miris! 8 Tahun Siswa SD di Pulau Taliabu Belajar di Lantai
Kadikbud Malut Temukan Banyak Masalah Sekolah di Kabupaten dan Kota
DAK Dikbud Malut Tahun 2025 Turun Ratusan Miliar, Ini Alasannya
Satu Paket Pekerjaan Dinas Pendidikan Ternate Baru Proses Tender
Dinas Pendidikan Pulau Taliabu Diduga Potong Dana BOS 
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 Desember 2024 - 11:18 WIT

Guru Madrasah Non ASN Bakal Dapat Jamsostek BPJS, Ini Syaratnya

Rabu, 4 Desember 2024 - 16:40 WIT

SMPN 6 Halmahera Selatan Diduga Peras Siswa, Kepsek Respon Begini

Selasa, 19 November 2024 - 19:29 WIT

Soal Biaya Operasional Bus Sekolah, Kepsek SMPN Unggulan I Nilai Pemda Morotai Pilih Kasih

Jumat, 4 Oktober 2024 - 20:29 WIT

Miris! 8 Tahun Siswa SD di Pulau Taliabu Belajar di Lantai

Kamis, 3 Oktober 2024 - 22:41 WIT

Kadikbud Malut Temukan Banyak Masalah Sekolah di Kabupaten dan Kota

Berita Terbaru

Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Sofyan Kamarullah

Headline

Pemprov Malut Butuh Rp 20 Miliar Perbaiki Jembatan Kali Oba II

Selasa, 10 Des 2024 - 12:41 WIT

Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Ikbal Ruray

Headline

Maksimalkan PAD, Ketua DPRD Malut Usul Pakai Jasa Konsultan

Senin, 9 Des 2024 - 21:19 WIT

error: Konten diproteksi !!