Ternate, Maluku Utara – Polemik dugaan perjalanan dinas (perjadin) fiktif di lingkungan DPRD Kota Ternate memasuki babak baru nan kian memanas. Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Nurjaya Hi. Ibrahim, kini menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada tim hukum, setelah sebelumnya ditantang Sekretaris DPRD (Sekwan), Aldhy Ali, untuk membuktikan tudingannya.
Kasus ini bermula dari ketegangan dalam rapat paripurna DPRD Kota Ternate saat pembahasan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD atas LKPJ Wali Kota Ternate 2025, Rabu (22/4/2026).
Dalam forum resmi itu, Nurjaya mengaku diusir dari tempat duduknya oleh anggota Fraksi NasDem, Nurlaela Syarif. Insiden pengusiran ini memantik sorotan karena terjadi di ruang sidang yang semestinya menjunjung etika dan tata tertib.
Pasca kejadian tersebut, Nurjaya mengambil sikap tegas. Ia menyatakan akan melaporkan dugaan penyimpangan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk membuka praktik perjalanan dinas yang diduga fiktif di internal DPRD.
“Karena saya sudah diusir, saya siap melaporkan ke BPK terkait dugaan perjalanan dinas DPRD yang selama ini ditutup-tutupi,” kata Nurjaya.
Pernyataan itu langsung mendapat respons dari Sekwan DPRD Kota Ternate, Aldhy Ali. Ia menegaskan bahwa setiap tudingan harus dibuktikan oleh pihak yang menyampaikan.
“Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Kami tidak ingin masuk dalam polemik maupun opini yang berkembang. Kami fokus pada data faktual,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Menurut Aldhy, seluruh dokumen administrasi, termasuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas, telah diserahkan kepada BPK untuk diperiksa. Ia menekankan bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan penuh untuk menilai ada tidaknya pelanggaran.
“Semua dokumen sudah kami serahkan ke BPK. Pemeriksa yang akan memastikan apakah benar ada perjalanan dinas fiktif atau tidak. Kami menunggu hasilnya,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa dari sisi sekretariat, seluruh proses perjalanan dinas anggota DPRD telah berjalan sesuai prosedur. “Dari sekretariat, kami pastikan seluruh perjalanan dinas sudah sesuai prosedur,” ujarnya.
Namun, di tengah bantahan tersebut, muncul dinamika yang memicu kecurigaan baru. Sejumlah anggota DPRD terpantau keluar-masuk ruangan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat DPRD tanpa agenda resmi yang jelas.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!