Ternate, Maluku Utara – Pemerintah Kota Ternate mengaku kondisi keuangan daerah saat ini belum stabil di tengah permintaan pemerintah pusat agar daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembangunan dan operasional Koperasi Merah Putih (KMP).
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan dukungan pembiayaan daerah terhadap program nasional tersebut mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 28 April 2026 tentang sinergi pendanaan pemerintah pusat dan daerah.
“Dalam surat Mendagri itu dijelaskan sejauh mana peran pemerintah daerah dan apa yang harus dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung KMP di wilayah masing-masing,” kata Rizal usai rapat dengar pendapat bersama Komisi I, II, dan III DPRD Kota Ternate di Kantor DPRD Kota Ternate, Kamis (21/5/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Dandim 1501/Ternate, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.
Menurut Rizal, substansi utama rapat adalah percepatan operasional program Koperasi Merah Putih agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Program koperasi merah putih ini diharapkan bisa cepat berjalan sehingga bisa dirasakan langsung dampaknya di masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Ternate merencanakan pembangunan 78 gerai KMP di seluruh kelurahan di Kota Ternate. Setiap gerai nantinya dilengkapi gudang dan fasilitas penunjang lainnya.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala ketersediaan lahan. Karena itu, pemerintah daerah meminta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera melakukan koordinasi di tingkat kecamatan.
“Pemerintah wajib melakukan rapat koordinasi per kecamatan untuk merespon informasi di lapangan setelah proses identifikasi dan verifikasi dilakukan,” kata Rizal.
Terkait pembiayaan, Rizal menegaskan pemerintah daerah tetap diminta mengambil bagian melalui APBD, meski kondisi fiskal daerah belum sepenuhnya stabil. Untuk sementara, kata dia, kebutuhan awal program masih ditopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Untuk sementara ini masih menggunakan APBN untuk kesiapan-kesiapan tersebut. Tetapi paling tidak ini sudah menjadi kewajiban setiap kepala daerah, dan kita tinggal menyesuaikan saja,” ujarnya.
Saat ini, pembangunan delapan gerai Koperasi Merah Putih di Kota Ternate telah berjalan dari total 78 gerai yang direncanakan. Pemerintah daerah menargetkan percepatan pembangunan agar program segera beroperasi dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. (RFN/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!