Hilirisasi Perikanan Jadi Andalan, Gubernur Sherly Bidik Lompatan Ekonomi Malut

Sofifi, Maluku Utara – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mulai menggeser orientasi pembangunan. Laut, yang selama ini menjadi lanskap dominan wilayah, kini diposisikan sebagai tumpuan utama pertumbuhan ekonomi baru.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyebut langkah ini sebagai upaya keluar dari paradoks lama: daerah kaya sumber daya kelautan, tetapi masyarakat pesisirnya belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi bertajuk Menata Masa Depan Perikanan Malut di Ternate, Minggu (12/4/2026). “Potensi laut kita besar, tetapi belum memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan,” kata Sherly.

Data dan realitas di lapangan menunjukkan hal yang kontras. Di satu sisi, wilayah perairan Maluku Utara menyimpan kekayaan ikan pelagis dan komoditas laut bernilai tinggi. Di sisi lain, nelayan kecil masih menghadapi tekanan ekonomi dari keterbatasan armada hingga fluktuasi harga hasil tangkap.

Untuk itu, pemerintah daerah mendorong hilirisasi perikanan sebagai strategi kunci. Sherly menegaskan, tanpa proses pengolahan dan keterlibatan sektor swasta, hasil laut hanya berhenti sebagai komoditas mentah dengan nilai ekonomi rendah.

“Tanpa hilirisasi, potensi itu hanya tersimpan di bawah air,” ujarnya.

Pemerintah merancang empat pilar transformasi. Pertama, modernisasi armada tangkap melalui penguatan kapal berkapasitas 5–20 gross tonnage (GT). Skema ini tidak hanya bertujuan meningkatkan daya jelajah nelayan, tetapi juga membuka akses terhadap bahan bakar bersubsidi.

BACA JUGA  Dinkes Ternate Kampanyekan Dukungan OYPMKY

Kedua, revitalisasi rantai dingin. Fasilitas cold storage dan pabrik es akan diperkuat di sejumlah titik, termasuk kawasan Dufa-Dufa di Ternate serta wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Selatan. Selama ini, lemahnya rantai dingin menjadi salah satu penyebab tingginya kerugian pascapanen.

Ketiga, penguatan hilirisasi melalui pengembangan industri pengolahan dan skema offtaker. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga ikan, terutama saat produksi meningkat tajam.

Adapun pilar keempat adalah mendorong investasi sektor perikanan dengan menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, termasuk melalui skema bagi hasil yang dianggap lebih adil.

Namun, bagi Sherly, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada indikator makroekonomi. “Keberhasilan itu ketika anak nelayan bisa kuliah dari hasil kerja orang tuanya,” kata dia.

Pernyataan tersebut menempatkan kebijakan ekonomi dalam kerangka yang lebih luas, bukan sekadar pertumbuhan, tetapi mobilitas sosial.

Dalam forum yang sama, anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menggarisbawahi besarnya potensi kelautan Maluku Utara. Ia menyebut wilayah ini sebagai “tambang protein” yang belum dimanfaatkan optimal.

Menurut Rokhmin, pendekatan berbasis teknologi seperti sistem informasi geografis dan metode maximum sustainable yield (MSY) dapat meningkatkan produksi secara signifikan tanpa merusak ekosistem.

BACA JUGA  Alasan Ini, Wagub Maluku Utara Minta Instansi Vertikal Pindah ke Sofifi

Ia bahkan memproyeksikan, pengembangan tambak udang vaname dalam skala 10 ribu hektare berpotensi menghasilkan pendapatan bersih hingga Rp 45 triliun, angka yang jauh melampaui kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah saat ini.

Meski demikian, sejumlah catatan mengemuka. Akademisi menilai kebijakan perikanan tidak cukup hanya bertumpu pada aspek produksi dan investasi. Guru besar perikanan M. Irfan Koda, misalnya, mendorong pengembangan komoditas budidaya cepat panen seperti rumput laut dan ikan nila sebagai solusi jangka pendek.

Sementara itu, Djanib Ahmad menekankan pentingnya pendekatan sosial. Tanpa memahami struktur komunitas nelayan, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran.

Di luar isu ekonomi, forum juga menyinggung persoalan stunting di wilayah pesisir. Ironi muncul ketika daerah dengan kekayaan protein laut justru masih menghadapi persoalan gizi. Pemanfaatan hasil laut dinilai dapat menjadi bagian dari solusi, jika distribusi dan konsumsi berjalan efektif.

Transformasi menuju ekonomi biru di Maluku Utara, dengan demikian, bukan hanya soal memaksimalkan sumber daya, tetapi juga mengurai persoalan struktural yang selama ini menghambat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Di antara gelombang laut yang tak pernah berhenti, harapan itu kini diarahkan, agar kekayaan yang selama ini terhampar luas benar-benar sampai ke tangan mereka yang menggantungkan hidup di atasnya. (Redaksi)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah