Namun, di tengah capaian tersebut, ada satu angka yang menjadi perhatian: tingkat pengangguran terbuka justru meningkat dari 4,03 persen menjadi 4,55 persen. “Ini menjadi perhatian kami ke depan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas,” kata Sarbin.
Dari sisi keuangan daerah, kinerja pendapatan menunjukkan hasil positif. Realisasi pendapatan mencapai Rp 3,629 triliun atau 103,54 persen dari target. Sementara belanja daerah terserap Rp 3,259 triliun atau 93,65 persen, yang digunakan untuk membiayai ratusan program pembangunan.
Sarbin menegaskan, pengelolaan fiskal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus memastikan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Tak hanya itu, sepanjang 2025 pemerintah daerah juga menetapkan berbagai kebijakan strategis, termasuk 8 peraturan daerah, 32 peraturan kepala daerah, dan ratusan keputusan kepala daerah untuk memperkuat arah pembangunan.
Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan besar yang harus dihadapi bersama, seperti pemerataan pembangunan antar wilayah kepulauan, penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam forum tersebut, Sarbin juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas berbagai rekomendasi yang diberikan sebelumnya. Ia menilai sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
“Masukan dan rekomendasi DPRD menjadi bahan penting untuk perbaikan kedepan, agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Sarbin menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana kebijakan yang diambil mampu menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat Maluku Utara. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!