Bahas Serapan Anggaran, Mendagri Kumpul Seluruh Pejabat Daerah di Indonesia: Malut Jadi Tuan Rumah

Sofifi, Maluku Utara – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, diminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, prosedur, serta penyerapan anggaran seluruh pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026 agar lebih baik dibandingkan tahun 2025.

Di daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, menyebutkan bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan nasional dengan Provinsi Maluku Utara sebagai tuan rumah.

“Provinsi Maluku Utara ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, prosedur, regulasi Permendagri, serta penyerapan anggaran,” ujar Ahmad Purbaya, Selasa (27/1/2026).

BACA JUGA  Tahun 2025, Devisa Ekspor Non Tambang Maluku Utara Naik 36,9 Persen

Menurut Purbaya, kegiatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran di seluruh provinsi dan kabupaten/kota agar lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena penyerapan anggaran berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

“Untuk itu, seluruh Sekretaris Daerah, Bappeda, BPKAD, Bapenda, dan Inspektorat dari seluruh Indonesia diundang untuk menghadiri kegiatan ini. Pembahasan dimulai dari tahap perencanaan hingga pemeriksaan, karena semuanya merupakan satu siklus pengelolaan keuangan yang tidak terputus,” jelasnya.

BACA JUGA  Napak Tilas Sejarah Bapak Biogeografi di Tanah Moloku Kie Raha

Mantan Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara itu menambahkan, kegiatan tersebut merupakan agenda resmi Kemendagri yang dilaksanakan di Kota Ternate selama dua hari. Acara ini dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, pada Rabu besok (28/1).

“Poin-poin penting yang dibahas meliputi pendapatan daerah, perencanaan, penganggaran, hingga pemeriksaan. Harapannya, seluruh daerah dapat menyamakan persepsi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di tahun anggaran 2026,” pungkas Ahmad Purbaya. (RS/Red)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah