Ia menegaskan, satu-satunya jalan agar TPP dapat ditingkatkan adalah melalui kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Tanpa penguatan PAD, kebijakan menaikkan TPP dinilai berisiko terhadap stabilitas keuangan daerah.
Meski demikian, Sherly mengapresiasi kinerja ASN Pemprov Maluku Utara sepanjang tahun 2025. Ia menilai secara umum kinerja aparatur sudah berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi positif bagi jalannya pemerintahan.
Memasuki tahun anggaran 2026, Gubernur menyebut Pemprov Maluku Utara telah melakukan efisiensi belanja yang lebih terukur dan disiplin, sehingga ruang fiskal dapat dialihkan ke sektor-sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian serius adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Meski APBD mengalami pemangkasan besar, alokasi anggaran untuk sektor ini justru melonjak tajam.
“Tahun lalu anggaran jalan dan jembatan hanya sekitar Rp187 miliar. Tahun ini kita tingkatkan menjadi Rp 580 miliar,” tandasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!