Guru SMA/SMK di Morotai Desak Gubernur Malut Lakukan Uji Petik Dana Pendidikan

Daruba, Maluku Utara – Sejumlah guru jenjang SMA dan SMK di Kabupaten Pulau Morotai mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera melakukan pemeriksaan lapangan (uji petik) terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di daerah tersebut.

Desakan itu ditujukan kepada Gubernur Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat, menyusul dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP).

Para guru yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa selama ini pengelolaan dana di sejumlah SMA dan SMK dinilai kurang transparan dan tidak sepenuhnya melibatkan dewan guru maupun komite sekolah, sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

BACA JUGA  Salah Satu Investor di Morotai Hentikan Sementara Pembelian Ikan Tuna, Mahli: Nelayan Tak Perlu Khawatir

“Kami meminta pemerintah tidak hanya menerima laporan administratif. Perlu ada uji petik langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan,” ujar salah seorang guru, Minggu (19/4/2026).

Menurut mereka, terdapat indikasi penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Bahkan, sebagian guru dan siswa disebut tidak mengetahui secara rinci besaran maupun perencanaan penggunaan dana karena dokumen tidak dipublikasikan secara terbuka.

Selain itu, para guru juga menyoroti dugaan praktik pelaporan fiktif dalam penggunaan dana BOSP. Mereka menilai, meskipun laporan penyerapan anggaran terlihat optimal, kondisi riil di sekolah seperti ketersediaan bahan ajar, perawatan sarana, hingga kegiatan ekstrakurikuler masih minim.

BACA JUGA  Diminta Apak, DPRD Janji Bentuk Pansus Usut APBD Morotai

“Sering kali alasan yang muncul adalah untuk menutupi utang sekolah, padahal setiap penggunaan anggaran seharusnya diawali dengan perencanaan melalui RKA,” kata mereka.

Sorotan juga diarahkan pada penyaluran dana PIP bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Para guru mengaku menerima laporan adanya potongan biaya dalam proses pencairan, termasuk biaya administrasi, transportasi, hingga iuran tertentu.

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah