Ridwan mengakui, pagu anggaran Dinas PUPR pada tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
“Dengan anggaran yang ada, kami berupaya memaksimalkan agar seluruh kecamatan di wilayah Makian dan Kayoa tetap tersentuh pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Ia menambahkan, anggaran pembangunan berbasis zonasi di wilayah Makayoa tidak hanya bersumber dari Dinas PUPR, tetapi juga melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
“Beberapa OPD yang terlibat antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Disperkim, hingga Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan lintas sektor tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi agromaritim Bupati dan Wakil Bupati Halsel. “Konektivitas antarwilayah sangat penting karena Halmahera Selatan merupakan daerah kepulauan,” pungkasnya. (RMI/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!