Menurut Jamian, pengawasan dari berbagai unsur, termasuk media, sangat dibutuhkan agar kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dapat disusun berdasarkan data yang akurat dan terbuka. “Sebab arah pembangunan Kota Ternate ke depan sangat bergantung pada data yang dimiliki pemerintah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, memilih tidak memberikan keterangan saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (17/12/2025) terkait penghentian penyampaian data realisasi PAD kepada Wakil Wali Kota Ternate.
Upaya konfirmasi yang dilakukan media tidak mendapat respons, baik secara langsung maupun melalui sarana komunikasi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, pada Senin (15/12/2025) mengaku tidak lagi menerima data terbaru realisasi PAD Kota Ternate.
“Kalau PAD sampai saat ini saya tidak dapat data realisasinya,” ujar Nasri.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan periode sebelumnya, ketika data realisasi PAD rutin diterimanya setiap pekan. “Kalau sebelumnya setiap minggu saya selalu mendapat update realisasi,” katanya.
Nasri menyebut, penghentian penyampaian data tersebut terjadi sejak adanya pergantian pimpinan di BP2RD Kota Ternate. “Sejak pergantian Kepala BP2RD, data terbaru tidak lagi saya terima,” tegasnya. (RFN/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!