Helmi mengungkapkan, Dana Desa memiliki nilai strategis dalam mendorong pembangunan. Dengan total 249 desa dan alokasi rata-rata Rp700 juta per desa, anggaran desa di Halsel mencapai hampir Rp174 miliar per tahun.
“Kalau dana sebesar itu tidak bocor, kita bisa menyelesaikan hampir setengah masalah Halsel. Tapi kalau keliru kelola, kita sendiri yang rugi,” tegasnya.
Wabup juga menyinggung kondisi fiskal daerah. Ia menyebut adanya pemangkasan anggaran pusat lebih dari Rp500 miliar, sementara rancangan APBD 2025 mencapai Rp1,7 triliun. Kondisi ini, kata Helmi, menuntut perencanaan yang lebih matang dan efektif.
“Tantangan kita adalah bagaimana menggunakan anggaran terbatas ini seefektif mungkin. Dari desa sampai OPD, perencanaan harus benar-benar ilmiah dan berkualitas,” ujarnya.
Helmi menambahkan, setiap program daerah harus berorientasi pada nilai tambah ekonomi serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari agenda kemandirian fiskal yang dicanangkan Bupati. (RMI/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!