Ia juga menegaskan agar para kades tidak menyeret persoalan administrasi desa ke ranah politik, terutama karena hasil pemeriksaan masih berada di tangan Inspektorat.
“Mulai sekarang, jaga diri baik-baik dan tertibkan administrasi desa,” tambahnya.
Untuk meningkatkan pengawasan, Rusli menginstruksikan Sekretaris Daerah agar memberikan kewenangan lebih besar kepada para camat dalam memeriksa pertanggungjawaban dana desa. Langkah ini dinilai penting mengingat beban Dinas PMD yang semakin besar dan jangkauan pengawasan yang luas.
“Dulu, waktu saya masih jadi kepala dinas, anggaran proyek desa hanya bisa cair kalau ada tanda tangan camat,” kenangnya. Ia menegaskan bahwa pengawasan harus dimulai dari tingkat kecamatan.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan kades, sebagaimana bupati, merupakan jabatan politik yang sewaktu-waktu dapat dilaporkan jika ditemukan pelanggaran.
Di hadapan para kades, Bupati juga turut menyoroti dua persoalan penting lain, yakni program Koperasi Merah Putih (KMP) terkendala lahan. Menurutnya, hampir seluruh desa mengalami kesulitan menyiapkan lahan untuk program KMP. “Satu koperasi harus menyiapkan lahan sekitar 1 hektar,” ujarnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!