Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, selain menyelidiki anggaran Rp 60 juta per bulan yang diterima wakil rakyat Maluku Utara periode 2019-2024, Tim penyelidik juga menelusuri tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD yang mencapai Rp 29,832 miliar selama periode 2019–2024.
Tak hanya itu, tim penyelidik juga menelusuri dugaan penyelewengan anggaran tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD Malut senilai Rp 16,2 miliar. Seluruh anggaran gendut tersebut bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara dan melekat pada Sekretariat DPRD Malut.
Hingga kini, penyelidik Kejati Malut masih terus mengumpulkan bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan apakah ada unsur pidana dalam pengelolaan di beberapa item kegiatan tersebut atau tidak. (Riv/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!