Sarif menilai, gagasan Hasbi Yusuf tetap masuk akal mengingat belum semua KMP dapat berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya maupun kesamaan jenis usaha antarwilayah. Kondisi tersebut, kata dia, bisa saja menghambat pertumbuhan KMP.
“Setiap kecamatan satu KMP itu bagus, tapi dengan catatan jangan mengabaikan KMP lain yang belum dioperasikan. Prioritaskan secara bertahap, namun tetap memberi ruang bagi kelurahan yang ingin membangun KMP,” tegasnya.
Terkait skema kredit KMP dalam bentuk barang, Sarif mengakui bahwa kebijakan tersebut kini banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak, mulai dari pengurus KMP, akademisi, hingga anggota DPRD dan DPD RI. “Memang kebijakan ini perlu ditinjau kembali oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut Sarif, kebutuhan KMP tidak hanya berupa barang dari vendor, melainkan juga dana tunai untuk mendukung operasional dan administrasi.
“Kalau hanya diberikan barang tanpa dana, bagaimana KMP bisa berjalan? Harus ada keseimbangan. Dana ke vendor sekian persen, ke KMP sekian persen. Kalau tidak, usaha mereka sulit berkembang,” tambahnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!