Ia juga menilai skema barang bisa menjadi upaya untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan dana.
“Mungkin ini bentuk ikhtiar dari pemerintah pusat untuk mengurangi potensi penyelewengan,” tambahnya.
Namun, Junaidi menegaskan bahwa pengawasan terhadap vendor juga harus diperkuat, mengingat mereka yang bertanggung jawab atas distribusi barang.
“Pengawasan tidak hanya ke koperasi penerima, tapi juga ke vendor. Pemerintah harus memastikan kinerja vendor sesuai aturan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan DPRD juga akan berperan aktif dalam pengawasan, termasuk kemungkinan memanggil vendor-vendor terkait untuk mendengar kesiapan mereka.
“Saya kira DPRD perlu mengundang vendor untuk mendalami kesiapan mereka dalam mendistribusikan barang.” ujarnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!