Dalam upaya perencanaan yang lebih realistis, Sherly mendorong Dirjen Keuda untuk segera membuat simulasi fiskal guna menghitung dampak dari pemotongan anggaran serta sisa dana yang ada. Supaya perencanaan di 2026 bisa realistis tapi tetap berpihak pada rakyat.
“Kami percaya, setiap tantangan fiskal adalah undangan untuk berinovasi. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk memperkuat koordinasi, menajamkan perencanaan, dan memperluas ruang kreatif agar daerah tetap bisa melayani rakyat dengan efisien dan bermartabat. Maluku Utara tidak akan berhenti bergerak, karena yang kami kejar bukan sekadar angka di neraca, tapi kesejahteraan nyata di jalan, jembatan, dan perumahan,” begitu kata gubernur.
Sementara itu, Sekda Maluku Utara, Samsudin A. Kadir, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran sebetulnya berkaitan dengan realokasi dan bukan penghilangan program-program pemerintah pusat ke daerah.
“Oleh karena itu, untuk mengganti hal tersebut gubernur telah menggerakkan kepada semua pimpinan OPD untuk lebih banyak berkoordinasi dengan pemerintah pusat, agar supaya pemerintah pusat mengucurkan anggaran untuk pembangunan di daerah,” kata Sekda Samsuddin.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!