Lebih lanjut, Mubin menegaskan bahwa dirinya bukan menolak keadilan fiskal. Namun menurutnya, sebelum menuntut dari pemerintah provinsi atau pusat, pemerintah daerah harus membuktikan dulu bahwa anggaran yang kecil sekalipun dapat dikelola dengan baik dan berpihak pada rakyat.
Tak hanya soal DBH, Mubin juga menyinggung soal minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal Pemkab Kepulauan Sula.
“Kita harus jujur, PAD kita sangat kecil. Ini artinya kita belum mandiri. DBH memang hak daerah, tapi jangan hanya menuntut hak tanpa menjalankan tanggung jawab. Teriak keadilan jangan jadi topeng kegagalan tata kelola,” singgungnya.
Mubin bilang, sebagai orang Sula yang tinggal di rantau, dirinya sangat resah atas kinerja pelayanan publik yang dianggap belum memuaskan oleh Pemda Kabupaten Sula. “Sebagai orang Sula yang tinggal yang tinggal di negeri orang merasa iba dengan kondisi di Sula saat ini,” tutupnya. (RMT/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!