Ia menyoroti kinerja pemerintahan Bupati Fifian Adeningsih Mus yang menurutnya belum menunjukkan hasil pembangunan yang nyata. Mubin menyebut, tidak ada peningkatan signifikan dalam sektor pelayanan publik.
“Kesehatan belum membaik, pendidikan stagnan, infrastruktur rusak, krisis air bersih terus terjadi, listrik sering padam, para honorer dirumahkan, PPPK tidak diselesaikan, bahkan bantuan sosial tidak merata. Lalu dengan semua ini, berani-beraninya minta DBH lebih besar?,” ujarnya dengan nada kecewa.
Mubin juga mengkritik praktik kepala desa yang lebih banyak terlibat dalam kegiatan seremonial ketimbang pelayanan langsung kepada masyarakat. Ia menyebut hal ini sebagai salah satu indikasi buruknya tata kelola pemerintahan saat ini.
“Kalau Dana Bagi Hasil hanya untuk memperkaya segelintir orang, lebih baik kembali saja ke kas negara, karena pengelolaan APBD kita saja belum pro rakyat,” timpalnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!