Kuntu juga menyentil terkait dengan keterlambatan pembahasan KUA-PPAS. Menurutnya, keterlambatan ini karena lambannya kinerja para pejabat yang merupakan wajah lama di pemerintahan sebelumnya.
“Kalau bisa, gubernur ganti saja penjabat lama yang tidak memiliki komitmen dan kemampuan dalam menjalankan roda birokrasi, apalagi gerakan gubernur ini kan sangat cepat, sementara bawahannya lambat, bagaimana pemerintahan bisa jalan,” ujarnya.
Selain lambannya kinerja OPD, Kuntu menyinggung soal temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Maluku Utara, hingga ketidakpatuhan pimpinan OPD saat diundang DPRD untuk rapat-rapat terkait.
“Banyak temuan yang belum ditindaklanjuti OPD, juga tidak di tindaklanjuti, rapat-rapat dengan DPRD banyak yang tidak datang. Jadi gubernur harus merombak seluruh pimpinan OPD terutama yang gagal, harus segera melakukan penyegaran struktur birokrasi agar jangan menghambat kinerja gubernur,” tandasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!