Terkait pembenahan birokrasi, Gubernur Sherly menyatakan akan menempatkan pejabat sesuai porsinya. “SDM-nya di tempat yang benar dulu, dan saat ini juga kita akan menggunakan menejmen talenta. Soal ini kita juga sudah berkonsultasi dengan BKN, kita juga menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh BKN mulai dari DNA telanta maupun untuk meeping talenta, kemudian ASN digital agar semua data ASN suda kita masukkan,” ujarnya.
“Harapanya, kalau tidak ada kendala Agustus-September ini kita sudah bisa mulai petakan, supaya di bulan Oktober 2025 kita sudah bisa dapat SK dari BKN untuk mendapatkan hasil, setelah itu baru kita bisa memperbaiki kinerja, jadi untuk sementara ini kita lagi dalam proses pemetaan,” sambung gubernur memungkas.
Di lain sisi, rencana Gubernur Sherly Tjoanda mengevaluasi pimpinan OPD, mendapat sinyal positif dari DPRD Maluku Utara. Wakil Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, meminta kepada gubernur bahwa sebelum melakukan evaluasi di 20 Agustus nanti, maka alangkah baiknya OPD pengelola pendapatan diberi target waktu.
“Jika tidak bisa mencapai target maka dengan sendirinya pimpinan OPD tersebut mengundurkan diri saja. Jadi sudah sampaikan seperti itu ke gubernur karena ini sangat penting untuk mendorong agar kinerja pemerintah Sherly-Sarbin bisa berjalan secara maksimal di tahun ini,” kata politisi PDIP ini.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!