Politisi senior Partai Golkar itu menekankan agar BPBJ bersikap tegas terhadap OPD yang belum melengkapi dokumen. Apalagi Gubernur Sherly telah memberikan instruksi langsung terkait percepatan proses pengadaan. “Ini sudah ada ketegasan dari Gubernur. Karena itu, BPBJ jangan menunggu, tapi aktif mendesak OPD. Jika terus terlambat, proyek-proyek bernilai besar sangat berisiko tidak selesai tahun ini,” katanya.
Menurutnya, dari empat bulan waktu tersisa, paling tidak satu bulan akan terserap dalam proses perencanaan dan administrasi, sehingga pelaksanaan teknis hanya tersisa tiga bulan. Kondisi ini nilainya berpotensi menghambat penyelesaian proyek dengan pagu besar.
“Kami tidak ingin ada proyek mangkrak atau terlambat hanya karena kelalaian administrasi. Maka BPBJ harus segera mengambil langkah tegas,” pungkasnya. (RS/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!