Ternate, Maluku Utara – Langkah Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate yang dinilai tidak adil dalam menangani kasus internal dewan mendapat sorotan tajam dari akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate.
Dosen Hukum Tata Negara UMMU, Dr. Abdul Aziz Hakim, menilai bahwa keputusan BK DPRD yang menyatakan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh anggota Komisi III, Nurjaya Hi. Ibrahim, sebagai tindakan yang melampaui tugas pokok dan fungsi (tupoksi), merupakan bentuk kekeliruan dalam memahami peran dan fungsi DPRD.
“Ini langkah yang aneh dan terkesan mengada-ada. Justru seharusnya tindakan Nurjaya sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD diapresiasi, bukan dibatasi. Karena pengawasan adalah fungsi utama DPRD sebagaimana diamanatkan konstitusi,” ujar Aziz saat dihubungi Haliyora.id, Sabtu (19/7/2025).
Aziz juga mempertanyakan kapasitas pemahaman anggota DPRD yang tergabung dalam BK. Ia menyebut tindakan ini mencerminkan kurangnya pemahaman mendalam mengenai fungsi DPRD secara kelembagaan dalam sistem politik nasional.
“Fungsi DPRD tak bisa dipahami secara sempit hanya berdasarkan pembagian tugas per komisi. Jika pemahamannya hanya sebatas itu, saya khawatir ada anggota dewan yang belum selesai memahami hakikat keberadaan DPRD dalam sistem ketatanegaraan kita,” tegasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!