Dalam pernyataannya, ia mewakili Fraksi API meminta evaluasi terhadap OPD yang tidak hadir, mengingat kondisi ini berhubungan langsung dengan pengelolaan ekonomi dan pendapatan daerah.
“Kita sedang membangun daerah ini, tidak main-main. Jika ada kepala OPD yang berhubungan dengan keuangan dan tidak hadir, ini menjadi catatan penting untuk dievaluasi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur,” tegasnya.
Tak hanya itu, Muhajirin juga meminta kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara untuk memberi peringatan kepada setiap OPD yang terkesan acuh dan tidak menghargai pandangan DPRD.
“Kami pertegas, Pak Sekda, tolong berikan warning kepada Kepala OPD yang bermain-main, yang tidak menghargai kami di DPRD, karena kita semua di sini sama-sama membangun,” tutupnya. (RFJ/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!