Ia mencontohkan potensi pendapatan yang dapat dihasilkan. Rumah sakit besar seperti RSUD Chasan Boesoirie disebut menghabiskan hingga Rp40 juta per bulan untuk pemusnahan limbah medis. Sementara untuk puskesmas, tarifnya bisa mencapai Rp750 ribu per pembakaran.
“Kalau dihitung dari rumah sakit, puskesmas, hingga klinik yang tersebar di 10 kabupaten/kota, maka total pemasukan per bulan bisa sangat signifikan. Ini peluang nyata untuk PAD,” katanya.
Olehnya itu ia meminta Pemkot Ternate segera mencari solusi agar izin operasional insinerator bisa diterbitkan, sehingga potensi pendapatan dari pengelolaan limbah medis bisa dimaksimalkan.
“Jangan sampai alat bantuan dari pusat yang seharusnya jadi aset strategis, justru dibiarkan begitu saja. Kalau tidak ada kejelasan, kami minta Ombudsman dan Inspektorat mengusut hal ini sampai tuntas, termasuk ke mana potensi uangnya selama ini mengalir,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyatakan, mesin pemusnah limbah medis yang belum memiliki izin karena keterbatasan anggaran dari Dinas Kesehatan, Pemkot kota siap memberikan anggaran untuk penerbitan izinnya.
“Kalau belum ada anggaran untuk penertiban izin pasti akan kami anggarkan,” kata Tauhid, saat diwawancarai di Gedung DPRD selepas paripurna, Senin, (23/6/2025) kemarin.
Lebih lanjut, wartawan Haliyora.id mempertanyakan kenapa mesin insinerator sudah lama beroperasi tapi tidak ada alokasi anggaran untuk penerbitan izin? “Kenapa selama ini belum dianggarkan untuk penertiban izin, karena ada skala prioritas yang lain, sehingga itu belum terlaksana,” ungkap Tauhid.
Ia menambahkan, jika itu menjadi hal penting untuk segera ditangani, Pemkot Ternate akan segera menangani, termasuk penganggarannya, agar pendataannya bisa langsung masuk ke PAD. “Kalau memang itu ada prospek pendapatan, yaa tetap harus menjadi skala prioritas pemerintah kota,” pungkasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!