Dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Pencegahan KPK, Abdul Haris, juga menyatakan komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Kami selalu siap membantu dan berkolaborasi agar kasus-kasus korupsi tidak terulang,” ungkap Haris.
Dari analisis yang dilakukan, pencapaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP Provinsi Maluku Utara menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 34 persen menjadi 71 persen di masa kepemimpinan pemerintahan transisi yang dikendalikan Pj Gubernur Samsuddin A. Kadir, waktu itu. Hal ini merupakan tantangan bagi Gubernur Sherly Tjoanda saat ini untuk terus meningkatkan kinerja dan transparansi. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!