Terkait dana Bosda, ia mendorong adanya penambahan dari Rp 50.000 per siswa menjadi 200 hingga Rp 250.000 untuk memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah. “Jika dinas mau menyerap aspirasi dari sekolah-sekolah, maka Bosda harus berada di angka yang lebih tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di seluruh SMA, SMK, dan SLB,” jelasnya.
Muhajirin menilai permintaan penambahan anggaran ini sangat krusial, dan meminta dinas untuk segera berkoordinasi dalam melihat kemampuan APBD. “Kami meminta kepada dinas agar segera berkoordinasi untuk melihat kemampuan APBD dan melakukan penambahan anggaran ini, sebaiknya dilakukan sekaligus, jika tidak bisa, ya bertahap,” tegasnya.
Disisi lain, ia mencatat bahwa Dinas Kesehatan mendapatkan tambahan anggaran senilai Rp 7 miliar, meskipun pihak Dinas Kesehatan sendiri belum mengetahui mana sumber anggaran tersebut.
“Dinas Kesehatan mendapatkan penambahan Rp 7 miliar, namun mereka juga masih mencari tahu dari mana potongan tersebut berasal untuk memenuhi UAC dan JKN,” sebutnya.
Selain itu, berkaitan dengan Program Sekolah Rakyat, Muhajirin menjelaskan bahwa program ini sudah dalam tahap persiapan, termasuk pendanaan guru dan pendirian sekolah. Namun ia menegaskan bahwa pengelolaan program SR harus tetap berada di Kabupaten/Kota, bukan diambil alih oleh Provinsi.
“Sekarang sudah ada persiapan untuk konservasi guru, dan lokasi sekolah sudah disiapkan. Tetapi diingatkan bahwa program Sekolah Rakyat harus dikelola oleh kabupaten/kota, dengan syarat utama lahan minimal 10 hektar untuk pembangunan seluruh tingkat sekolah,” tutupnya. (RFJ/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!